KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Komjen Pol. (P) Dr. (HC) Andap Budhi Revianto memaparkan program kerja selama 52 hari menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat (27/10/2023).
Andap menyampaikan beberapa poin penting dalam pemaparannya, termasuk mengenai struktur APBD Sultra tahun 2023. Rencananya, pendapatan daerah sebesar Rp4,55 triliun akan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan pendapatan daerah lainnya. Namun, hingga tanggal 20 Oktober 2023, realisasi pendapatan baru mencapai Rp2,99 triliun atau sekitar 65,61 persen.
Sementara itu kata Andap , belanja daerah direncanakan sebesar 4,91 triliun Rupiah dengan realisasi hingga saat ini mencapai Rp3,05 triliun atau sekitar 62,28 persen. Dia menjelaskan, rendahnya realisasi belanja daerah salah satunya disebabkan oleh keterlambatan proses lelang untuk pekerjaan konstruksi, yang berdampak pada keterlambatan pencairan pekerjaan.
Dia juga menjelaskan mengenai pendanaan pelaksanaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024, sesuai dengan Surat Mendagri No. 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024.
“APBD Perubahan tahun 2023 juga mencakup alokasi anggaran untuk keperluan tersebut, seperti belanja hibah sebesar 137,7 miliar Rupiah yang diajukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu,” katanya.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan, Andap mengungkapkan, Sultra saat ini dihadapkan pada kontraksi positif pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan fenomena El Nino yang telah menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia.
Di Sultra, luas sawah yang terdampak mencapai 8.356 hektare, dengan 1.682 hektare mengalami gagal panen. Ia mencatat bahwa spekulan bermain di tingkat petani telah menyebabkan kenaikan harga, terutama pada beras, yang menyumbang inflasi sebesar 0,83 persen. Meskipun inflasi mencapai 3,46 persen pada bulan September 2023, kondisi tersebut masih dalam batas wajar (2 – 4 persen) yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Untuk mengendalikan inflasi daerah, Pemerintah Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk menurunkan angka inflasi hingga di bawah tingkat nasional. Upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan, termasuk penyelenggaraan pasar murah di 17 kabupaten dan kota serta gerakan pangan murah,” ujarnya.
Selain itu, Andap mencatat berbagai upaya dalam percepatan penurunan stunting, yang melibatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga terkait. Angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 mencapai 27,7 persen, dan diharapkan dapat turun menjadi 16,7 persen pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp35 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2023.
Untuk layanan publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham ini memaparkan terobosan baru telah dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan layanan. Diantaranya adalah penggunaan aplikasi sistem surat masuk dan keluar sebagai perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar semakin baik, kami saat ini telah melakukan terobosan baru yaitu menginisiasi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa/kelurahan presisi,” ucapnya.
Terakhir, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Andap menjelaskan, Pemprov Sultra telah merencanakan alokasi anggaran sebesar 322,35 miliar Rupiah untuk penanganan kemiskinan ekstrem dalam APBD Perubahan tahun 2023.
“Upaya ini melibatkan penguatan komitmen kepala daerah kabupaten/kota serta pemanfaatan data yang bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kemenko PMK. Selain itu, Pemerintah Provinsi tengah menginisiasi pembentukan Perda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi untuk optimalisasi pemanfaatan data,” tuturnya.
Mantan Kapolda Sultra ini menyampaikan, komitmen dan upaya nyata dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh provinsi ini. Semua program dan alokasi anggaran yang telah direncanakan diharapkan akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam upaya membangun dan memperkuat kemajuan provinsi ini.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Biro Adpim Pemprov Sultra @ 2023
Di tempat sama, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas politik sebagai faktor kunci bagi pelaku ekonomi global yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya, stabilitas politik, tata kelola pemerintahan yang efisien, dan keamanan adalah faktor utama daya tarik bagi pelaku ekonomi dunia.
“Untuk menjaga ekonomi yang berkembang dengan baik, kita harus memastikan bahwa fondasi politik kita stabil, sistem pemerintahan berjalan dengan baik, dan keamanan terjaga,” ungkapnya.
Dalam konteks inflasi, Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap angka inflasi Sulawesi Tenggara yang mencapai 3,46 persen. Beliau mengimbau kepada semua Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sultra untuk bekerja sama dalam upaya menjaga inflasi di wilayah mereka masing-masing. Hal ini diharapkan dapat membantu dalam menekan angka inflasi di Sultra.
Tito Karnavian menyarankan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan masalah inflasi tersebut.
“Untuk mengatasi masalah ini, caranya sederhana. Saya meminta kepada Gubernur untuk mengadakan rapat koordinasi (Rakor) setidaknya satu atau dua kali seminggu di setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara,” sarannya.
Semua langkah ini katanya, diambil untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi dan kendali inflasi tetap terjaga di Sultra, sehingga kondisi ekonomi yang positif dapat terus berlanjut.
REDAKSI
