KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti besaran pembiayaan pembangunan gedung kantor Gubernur Sultra yang akan dialokasikan pada APBD 2024 dibandingkan anggaran perbaikan jalan rusak hanya Rp27 miliar.
Demikian disampaikan juru bicara Banggar DPRD, Abdul Salam Sahadia saat membacakan hasil laporan pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (27/11/2023).
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan biaya belanja pembangunan gedung kantor Gubernur yang digagas di era Gubernur Ali Mazi agar ditunda. Mengingat beban APBD 2024 mendatang sangat tinggi karena ada beberapa pembiayaan yang tidak dapat ditunda karena perintah undang-undang.
“Yakni hibah kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024, dan kepada Polda dan TNI dalam rangka pengamanan Pemilu 2024,” katanya.
Anggaran pembangunan kantor Gubernur tersebut dapat dialokasikan ke perbaikan jalan provinsi yang rusak berat, dan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi inflasi.
Rasionalisasi Dana Hibah KPU dan Bawaslu Sultra
Pihaknya juga merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rasionalisasi pemberian dana hibah kepada KPU dan Bawaslu setempat.
“Masing-masing menjadi 140 miliar rupiah untuk KPU Sultra dan 40 miliar rupiah untuk Bawaslu Sultra. Selanjutnya hasil rasionalisasi tersebut dialokasikan pada pembangunan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Menurut Banggar DPRD ujarnya, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di 17 Kabupaten/Kota belum mendapat perhatian dari Pemprov, ini dibuktikan selesainya pembahasan KUA PPAS pekan lalu, anggarannya hanya Rp27 miliar berbeda tahun sebelumnya sebesar Rp100 miliar lebih.
REDAKSI
