Empat Prioritas Pembangunan Buton Utara 2025

BURANGA, CORONGSULTRA.COM – Bupati Buton Utara (Butur) Muh. Ridwan Zakariah membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Utara dirangkaikan dengan ekspose tiga tahun hasil pembangunan bertempat di Aula Bappeda, Kamis, (7/3/2024).

Bupati menjelaskan, tema RKPD Kabupaten Buton Utara ini memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan tema RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 yang dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan untuk menjawab isu-isu strategis yaitu, pertama, pemerataan dan pemantapan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalur pantai utara Labuan-Lakansai dan umumnya semua kecamatan;.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk mendorong daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memberi peluang investasi membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat;

“Dan keempat peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik melalui penguatan peran kecamatan dan pemerintah desa serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ucapnya.

Di kesempatan itu, Bupati menyampaikan akselerasi pertumbuhan ekonomi  inklusif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

Di tempat sama, Kepala Bappeda Butur, Zainal Arifin menjelaskan, musrenbang RKPD Tahun 2025 lebih spesial, karena dirangkaikan dengan ekspose 3(tiga) tahun hasil pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang merupakan amanat konstitusi sesuai UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Zainal Arifin menjelaskan, sinergi perencanaan pembangunan di daerah mengakomodir paradigma maupun perubahan dinamika dalam perencanaan pembangunan melalui perubahan mainset perencanaan dan penganggaran yang tidak lagi mengedepankan konsep money follow function.

“Namun lebih mengedepankan konsep money follow program dimana anggaran negara harus berorientasikan pada asas manfaat untuk rakyat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” jelasnya.

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *