Lamban Tangani Banjir, Aktivis Kampus Minta Pj Gubernur Sultra Mundur dari Jabatannya

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Beberapa organisasi mahasiswa menyampaikan protes terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto lamban menangani masalah banjir di Kota Kendari.

Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia (PTMAI) Zona VII Sulawesi, Maluku, Papua, Arjum Hasyliawan menilai Pj Gubernur Sultra tidak becus dalam menangani masalah banjir di Bumi Anoa sehingga pihaknya mendesak mundur dari jabatannya.

“Kami merasa kecewa karena masyarakat terus menderita akibat kurang responsif dan kurangnya tindakan yang diambil oleh pemerintah terutama Pj Gubernur Sultra,” kata Arjum, Jumat (08/3/2024) dilansir dari media online Kabar Kendari News.

Menurut Arjum, sebagai seorang pemimpin, Pj Gubernur memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

“Alih-alih melindungi atau memastikan masyaraktanya aman, kami justru tidak melihat upaya yang memadai dari mereka dalam mengatasi bencana ini,” ungkap Arjum.

“Seolah Sikap mereka yang diam dan tidak proaktif hanya memperparah situasi yang sudah sulit bagi masyarakat yang terdampak,” imbuhnya.

Arjum mengatakan, Kota Kendari dan sekitarnya saat ini mengalami kondisi darurat akibat banjir yang parah. Banyak rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan menjadi sulit didapat.

“Namun sayangnya, kami tidak melihat upaya yang cukup dari Pj Gubernur untuk memberikan bantuan dan koordinasi yang diperlukan. Karena itu kami mendesak Pj Gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggapi bencana ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan bantuan dan dukunganpemerintah ditengah situasi darurat bencana saat ini sehingga pemimpin wajib memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk bertindak segera demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Jika tidak sanggup untuk menjadi pemimpin lebih baik mengundurkan diri saja dari jabatan Pj Gubernur Sultra. Kami membutuhkan pemimpin yang responsif dan peduli terhadap masyarakat,” kata Arjum.

“Saya juga akan menyampaikan surat terbuka untuk Mendagri melalui BEM PTMAI untuk mengevaluasi kinerja dan mencopot Pj Gubernur Sultra.” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ketua BEM Universitas Halu Oleo (UHO), Defrian sangat menyayangkan sikap Pj Gubernur Sultra yang tidak peduli dengan masyarakat Kota Kendari yang tertimpa musibah banjir bandang.

Defrian mengatakan, sebagai pemimpin langkah yang dapat yakni meninjau langsung lapangan yang terkena dampak, untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan untuk percepatan penanganan dan bantuan kepada korban bencana yang terdampak banjir.

“BEM UHO menemukan fakta keluhan dari tenaga Dinas Sosial yang berada di Kampung Salo Kendari, mereka mengalami kesulitan tenaga utama untuk pendistribusian makanan ke masyarakat yang terkena dampak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada atensi khusus dari pemerintah daerah Sultra dan kota untuk melakukan koordinasi yang baik dalam menangani bencana,” kata Defrian, Jumat (8/3/2024) dikutip media online Kiat Indonesia.

Untuk itu BEM UHO mengeluarkan imbauan sebagai berikut:

  1. Mengimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dengan cuaca saat ini.
  2. Meminta kepada seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja membantu sodara-sodara kita yang terkena bencana.
  3. Meminta kepada Pemda Sultra untuk segara mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam membantu pemerintah Kota Kendari menangani persoalan banjir hari ini.
  4. Meminta kepada Pj Gubenur untuk segara membentuk satgas percepatan dan penanganan bantuan korban banjir. Mengingat dampaknya tidak hanya terjadi di Kota Kendari saja namun terdapat juga di daerah lain yakni Sampara, jalan Poros Kendari-Unahaa setinggi dada orang dewasa.
  5. ⁠Mengajak lembaga kemahasiswaan, komunitas, dan organisasi untuk melaksanakan koordinasi masyarakat terpadu untuk menangani dan membantu masyarakat yang terkena dampak banjir.

BEM UHO menekankan, Pj Gubernur Sultra bukan hanya sebatas legalitas, namun harus turun tangan berkerja dan bertindak untuk rakyat.

“Jika tidak mampu lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya, Sultra membutuhkan pemimpin yang responsif bukan yang hanya berdiam diri dan menunggu instruksi Mendagri,” pungkas Defrian.

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *