KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kunjungan kerja ke salah satu mitra kerjanya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra, Senin (6/1/2025).
Kunjungan kerja 6 anggota Komisi IV DPRD yaitu Irfani Thalib, Harmawati, Muniarty M Ridwan, Ali Mardan, Isyatin Syam, dan Mutashim Saifullah diterima langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) P3APPKB Sultra Abdul Rahim serta jajaranya di ruang rapat Dinas P3APPKB Sultra.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis P3APPKB Sultra Abdul Rahim menyebutkan, ada 5 bidang di Dinas P3APPKB yaitu bidang pemberdayaan perempuan; bidang pencegahan dan perlindungan perempuan; bidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan sekretariat.
Sementara itu, Irfani Thalib selaku ketua kunjungan kerja Komisi IV DPRD menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program yang direncanakan Dinas P3APPKB dalam rangka terwujud pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sultra.
“Persoalan pemberdayaan perempuan ini kita perlu diskusikan Pak Kadis, karena terus terang selama ini kami di DPRD Provinsi juga barangkali aspirasi kita kurang masuk di pemberdayaan perempuan bahkan tidak pernah,” ucapnya.
Padahal kata Irfani Thalib, kalau bicara pemberdayaan perempuan selama dalam bentuk kegiatan untuk ibu-ibu itu sering dimasukkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi.
Di periode sekarang dia di DPRD bersama teman-temannya di Komisi IV untuk menjawab keluhan salah satu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3APPKB) ke depannya mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan terutama untuk ibu-ibu di kabupaten-kabupaten bisa diusulkan masuk dalam program Dinas P3APPKB.
Kemudian masalah sarana perkantoran yang disampaikan Kadis P3APPKB Sultra Abdul Rahim, Irfani Thalib mengatakan, ini menjadi tanggung jawab mereka di legislatif khususnya Komisi IV karena Dinas P3APPKB anggarannya sangat minim.
“Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita karena memang kita tahu sekali di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini sangat minim sekali anggarannya. Mungkin barangkali ke depannya Pak Kadis sebelum pensiun di bulan empat (April) ada hal-hal yang dilakukan di sini sehingga ke depan penggantinya lebih bagus dari Beliau,” katanya.
Sedangkan program perlindungan anak, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan Komisi IV mendukung. Karena untuk menciptakan Indonesia Emas yang perlu pertama harus dicapai adalah menciptakan ketahanan keluarga, salah satunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
Sedangkan Kadis P3APPKB Abdul Rahim menyampaikan, pandangan sekaligus masukkan dari Komisi IV DPRD bagi mereka sangat penting untuk dikolaborasikan ke depan. Yang pertama kata dia, terkait pagu anggaran di Dinas P3APPKB dari dulu begitu saja tidak bertambah.
“Jadi anggaran kami sekitar Rp12 miliar itu sudah termasuk kegiatannya Dharma Wanita. Belum gaji, TPP, dan sebagainya sehingga program untuk menghandle lima bidang cuma dua setengah miliar. Inilah yang kita bagi-bagi untuk menghandle lima bidang tadi,” katanya.
Dengan kemampuan anggaran cuma dua setengah miliar, Abdul Rahim mengatakan, bagaimana mereka bisa melakukan program peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami punya program, pandangan, wawasan, dan kegiatan yang sangat banyak hanya kami terkendala kemampuan anggaran yang ada sedikit sekali anggaran kita. Padahal seperti di kami juga menyelenggarakan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan anggaran pendidikan itu diterjemahkan harus Dinas Pendidikan yang anggarannya ada di sana, kami juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.
REDAKSI
