KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala menghadiri acara penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2025 antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Sabtu (1/3/2025).
Secara simbolis, penandatanganan ini dilakukan oleh lima kepala OPD, yaitu Kepala Badan Perencanaan Sultra, Kepala Dinas Cipta Karya Sultra, Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan Sultra, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua.
Penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja adalah alah satu langkah penting Andi Sumangerukka dan Hugua untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pakta Integritas yang ditandatangani berisi janji untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Perjanjian Kinerja memuat target-target yang harus dicapai oleh masing-masing perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi pembangunan provinsi.
Gubernur menjelaskan, penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kementerian dan Pemerintah.
Gubernur juga menekankan pentingnya acara ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat dengan penuh integritas dan dedikasi.
“Sejak saya dan Ir. Hugua dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030 oleh Presiden RI pada 20 Februari 2025, kami berkomitmen menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemerintahan ini. Semua elemen masyarakat harus bersatu untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik,” ucapnya.
Tujuan dari penandatanganan ini kata Gubernur, yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan prestasi aparatur; menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aparatur; menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi; dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.
Dia menegaskan bahwa kerja sama dengan semua pihak, termasuk para kepala dinas dan pegawai di seluruh tingkatan, sangatlah penting.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus menyatukan pikiran, hati, dan kekuatan untuk membangun Sulawesi Tenggara ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab.
“Seperti pesan Pak Prabowo, jangan khianati mandat rakyat. Mari kita bekerja sekuat tenaga dengan kemampuan dan kewenangan yang ada demi membawa Sulawesi Tenggara lebih maju,” pintanya.
REDAKSI
