KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri rapat paripurna DPRD setempat dalam rangka menyampaikan pidato penjelasan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2024, pada Jumat (27/3/2025) malam.
Sebelum membacakan laporan LKPJ, Gubernur menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala yang didampingi dua Wakil Ketua DPRD yaitu Hj. Hasmawati dan H. Herry Asiku.
Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan pokok-pokok pencapaian pembangunan daerah Sultra sampai tahun 2024 diitinjau dari aspek kinerja makro.
Gubernur mengatakan, masih memerlukan upaya lebih maksimal lagi sehingga dampak pembangunan yang dihasilkan sesuai target yang direncanakan.
Berikut beberapa indikator kinerja makro dalam LKPJ dibacakan oleh Gubernur. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi di Sultra mengalami kenaikan, dengan angka pertumbuhan dari 5,35 persen di tahun 2023 menjadi 5,40 persen di tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh industri pengolahan 12,98 persen, pertumbuhan terendah tercatat kategori pengadaan air, pengolahan persampahan, limbah dan daur ulang sebesar -1,10 persen.
“Namun peningkatan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang positif dan pemulihan dari kondisi tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kedua, Gini Rasio. Capaian gini rasio Provinsi Sultra tahun 2024 sebesar 0,365 persen. Angka ini lebih baik dari tahun 2023 tercatat 0,371 persen. Selama periode Maret 2021 sampai Maret 2024 capaian gini rasio Sultra mengalami fluktuasi. Namun hal ini menunjukkan pemerataan pengeluaran di Sultra mulai membaik.
Ketiga, tingkat memiskinan di Sultra terus tercatat mengalami penurunan dari 11,43 persen di tahun 2023 menjadi 11,21 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan secara umum kondisi kemiskinan di Sultra dapat terus dikurangi.
“Berdasarkan data BPS periode Maret 2023 sampai Maret 2024 jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 2,72 ribu orang. Sedangkan di pedesaan turun sebanyak 4,62 ribu orang. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditangani dan dicarikan solusinya,” ungkapnya.
Keempat, tingkat pengangguran terbuka di Sultra menunjukkan perbaikan pada tahun 2023 sebanyak 3,15 persen turun 0,6 persen di tahun 2024 menjadi 3,09 persen.
“Ada beberapa faktor yang memengaruhi, salah satunya lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor konstruksi mengalami penurunan namun secara umum mencerminkan kondisi pasar kerja yang lebih baik,” jelasnya.
Kelima, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gubernur menyebutkan, IPM di Sultra mengalami peningkatan dari 72,94 poin di 2023 menjadi 73,82 poin di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas hidup dan standar pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan penghasilan.
Gubernur mengatakan, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, maka fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di tahun 2024 adalah menyelesaikan proyek-proyek strategis yang belum dituntaskan dengan mengoptimalkan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi lebih efektif dan efisien untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diimplementasikan dengan menyusaikan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024,” katanya.
LKPJ Pengelolaan APBD 2024
Setelah memepaparkan beberapa capaian pembangunan Sultra. Gubernur menyampaikan pengelolaan APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2024, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah, Gubernur menyebutkan, komponen pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,7 triliun terealisasi sebesar Rp5,3 triliun atau mengalami kenaikan 12,3 persen.
Belanja Daerah, komponen belanja daerah ditargetkan sebesar Rp4,9 triliun terealisasi sebesar Rp5,2 triliun atau mengalami peningkatan 1,6 persen.
Gubernur bilang, perubahan alokasi belanja dipergunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Seluruh belanja ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil dan berdaya guna.
“Kebijakan belanja tersebut sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama tujuan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan komponen pembiayaan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp327,5 miliar terealisasi sebesar Rp336,2 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen.
Gubernur menyadari bahwa pembangunan Provinsi Sultra selama tahun 2024 belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan bukan karena kurangnya perhatian terhadap berbagai kepentingan masyarakat, tetapi semata-mata disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki sekaligus dapat digunakan dalam pembangunan.
“Namun demikian kami terus berupaya mendorong penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan skala prioritas pada masing-masing perangkat daerah,” sambungnya.
Selanjutnya Gubernur mempersilakan kepada segenap anggota dewan yang terhormat untuk mencermati dokumen LKPJ tahun anggaran 2024 yang telah dia sampaikan.
Gubernur berharap kepada segenap anggota DPRD dapat memberikan saran dan masukan sehingga menjadi catatan strategis yang dapat dijadikan masukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sultra.
REDAKSI
