Endang: ASR Fokus Tuntaskan Masalah Dihadapi Masyarakat Sultra, Daripada Urusi Jembatan Muna-Buton

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka (ASR), agar lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah utama yang membelit masyarakat Sutra, ketimbang sibuk mengurusi jembatan Muna – Buton. Karena jembatan tersebut dari sisi urgensional hanya akan menghubungkan dua pulau yaitu Muna dan Buton saja, tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra. Lagi pula rencana pembanguan jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-HUGUA pada Pilkada 2024 lalu.

Problem yang dialami masyarakat Sultra diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di mana-mana, APBD yang tekor dan makin cekak karena belanja rutin lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah karena daerah blankspot di Sultra masih tinggi, harga nilam yang turun. Seharusnya, menjadi konsen ASR untuk diselesaikan.

“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR – Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreatifitas, seperti kapal tak ada tujuan,” kata Endang melalui siaran persnya diterima CorongSultra.com, Senin (14/7/2025).

Misalnya, di bidang pendidikan, salah satu visi-misi ASR – Hugua adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris). Ini musim tahun ajaran baru, namun tidak terdengar bahwa ada pembagian seragam gratis di sekolah. Sementara, di beberapa tempat, orang tua mengeluh karena seragam sekolah dan seragam eskul mahal serta diperjualbelikan di sekolah.

“Kita tidak mendengar intervensi langsung dari ASR agar seragam menjadi gratis atau murah, atau apa rencana besar ASR tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra,” kata Endang.

Berikutnya adalah lemahnya ASR dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota juga belum ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Wali Kota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Wali Kota jalan sendiri-sendiri. Seperti, pengoperasian bandara Sugimanuru Muna Barat, dan Matahora Wakatobi, Bupatinya mengurus sendiri, dan layanan penerbangan pada kedua bandara tersebut sering macet atau belum maksimal.

Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah, yang hakikatnya Gubernur harus tampil di depan untuk mengakselerasi urusan khususnya yang terkait dengan pemerintah pusat.

Lanjut mantan Ketua KNPI Sultra tersebut mengatakan, publik juga belum mendengar road map besar ASR dalam mencegah banjir di Kota Kendari. Pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, karena posisi Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi.

“Kota Kendari sebagai halaman depan Provinsi Sultra, kita prihatin tiap tahun dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Dari sektor pengelolaan SDA kata Endang, publik juga belum mendengar rencana besar ASR untuk merevitalisasi lingkungan dari kerusakan konsesi ekstraktif, dan ide besar tentang blue print Sultra sebagai spot utama Proyek Strategis Nasional (PSN) tentang hilirisasi pengelolaan sumber daya alam. Program hilirisasi di Sultra berjalan auto pilot, Pemprov gagap hendak akan berposisi di mana, akibatnya manfaat hilirisasi belum maksimal.

Misalnya kata Endang, terkait rendahnya dana bagi hasil atau DBH, ASR curhat di forum RDP dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan langkah serius. Padahal semua tahu, sumber ketidakadilan pengelolaan SDA salah satunya karena kesenjangan dalam pembagian DBH SDA.

“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi – misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye pilkada”’tutup Endang. [*]