Masyarakat Sipil Mengutuk Pelaporan Mahasiswa Sultra oleh Kantor Penghubung Pemprov di Jakarta

KENDARI, CORONGSULTRA.COM — Forum Pegiat Pelayanan Publik (FP3) Sulawesi Tenggara mengecam tindakan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Jakarta yang melaporkan mahasiswa asal Sultra ke pihak kepolisian dalam aksi penyampaian aspirasi di kantor tersebut pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan mencerminkan sikap pemerintah daerah yang anti terhadap kritik publik.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa Sultra di Jakarta merupakan bentuk protes terhadap belum terealisasinya janji pembangunan Asrama Mahasiswa Sultra yang telah lama dijanjikan oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Namun, alih-alih membuka ruang dialog lanjutan, pihak Kantor Penghubung Pemprov Sultra justru melaporkan mahasiswa ke kepolisian dengan alasan dugaan “penguasaan kantor” dan “perusakan aset”.

Langkah ini kemudian memicu kecaman dari berbagai kalangan yang menilai tindakan tersebut berlebihan dan kontraproduktif terhadap semangat demokrasi dan partisipasi publik.

Perwakilan masyarakat sipil menilai pelaporan ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara mahasiswa, yang seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Apakah kini menyampaikan aspirasi harus berakhir di kantor polisi? Ini paradoks kekuasaan yang memalukan. Mahasiswa datang membawa suara publik, bukan untuk merusak, melainkan menagih janji pemerintah sendiri,” tegas Kisran Makati, Koordinator FP3 Sultra, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10/2025).

Menurut FP3, tindakan pelaporan ini menunjukkan ketidakdewasaan pemerintah daerah dalam mengelola aspirasi publik. Padahal, kritik dan tekanan mahasiswa merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang selama ini menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Desakan dan Tuntutan

Berkaca dari permasalahan diatas, FP3 menyatakan mengutuk keras langkah pelaporan mahasiswa dan mendesak Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka untuk:

1. Segera mencabut laporan terhadap mahasiswa dan menghentikan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.

2. Menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik atas tindakan pelaporan yang mencederai prinsip demokrasi.

3. Segera merealisasikan pembangunan Asrama Mahasiswa Sultra di Jakarta sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah.

4. Membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa untuk membangun komunikasi yang sehat dan bermartabat.

“Mahasiswa bukan musuh pemerintah. Suara rakyat bukan ancaman, melainkan pengingat agar kekuasaan tetap berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tegas pernyataan tersebut.

Dorongan Pemeriksaan oleh Ombudsman RI

FP3 Sultra juga mendesak Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh Kantor Penghubung Pemprov Sultra di Jakarta.

Menurut FP3, tindakan pelaporan mahasiswa ke kepolisian tidak termasuk dalam fungsi dan mandat pelayanan publik lembaga tersebut, melainkan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap etika pemerintahan yang semestinya menjunjung tinggi prinsip partisipasi dan perlindungan warga negara.

“Kami meminta Ombudsman untuk memeriksa tindakan aparat Pemprov Sultra yang telah menggunakan kewenangan secara tidak proporsional. Pemerintah seharusnya melayani, bukan menakut-nakuti masyarakatnya sendiri,” ujar Kisran Makati.

FP3 menilai langkah Ombudsman penting untuk memastikan agar seluruh institusi pemerintah daerah bekerja sesuai mandatnya, memperkuat prinsip pelayanan publik yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga negara.

Koalisi masyarakat sipil juga menyampaikan kekhawatiran terhadap memburuknya iklim demokrasi di daerah, di mana kritik publik semakin sering dijawab dengan pendekatan hukum dan represi.

Mereka mengingatkan, tindakan seperti ini hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.

“Yang dibutuhkan mahasiswa adalah komitmen dan keterbukaan, bukan intimidasi. Jika ruang demokrasi dikecilkan, maka ketegangan sosial akan semakin besar,” tutup Kisran.

REDAKSI