KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (27/10/2025), memanas dan diwarnai interupsi serta protes keras dari sejumlah anggota dewan.
Inti kekecewaan mereka adalah mandeknya realisasi dari hasil reses atau aspirasi masyarakat yang telah dihimpun, serta sorotan tajam terhadap kinerja dan ketidakhadiran dua pimpinan DPRD La Ode Tariala dan La Ode Frebi Rifai.
Anggota DPRD, Poli, secara terbuka menyoroti tidak transparannya anggaran antara pimpinan dan anggota dewan padahal mereka sama-sama dilantik bulan Oktober 2024 lalu.
“Saya ingat, bulan Oktober genap 1 tahun jadi anggota DPRD Sultra. Sejak dibentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) kita berusaha membangun asas kebersamaan, tapi ini harus diikuti dengan proporsi anggaran yang tidak transparan bagi sebagian anggota DPRD terkait anggaran reses,” tegasnya.
Sedangkan Sudarmanto dari Fraksi Nasdem, membeberkan fakta lapangan bahwa setiap reses telah menjaring banyak aspirasi. “APBD itu hasil Musrenbang dan reses. Kemarin di evaluasi APBD perubahan kita tidak tahu apa yang dievaluasi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran unsur pimpinan DPRD, Sekda, dan Kepala Bappeda dalam rapat tersebut, yang kemudian mendorong usulan skorsing rapat.
Senada dengan itu, Andi M. Saenuddin dari Fraksi Partai Golkar menyatakan sikap ketidaksetujuan terhadap agenda rapat paripurna tanpa kehadiran lengkap pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia bahkan secara tegas menyebut pembahasan APBD Perubahan sebelumnya tidak mewakili 45 anggota DPRD.
Kekecewaan terkait realisasi reses disampaikan pula oleh Aflan Zulfadli dari Fraksi PKS.
“Hari ini kita agendakan membacakan hasil reses. Ketika saya reses, kita input di SIPD. Sebelum perubahan (APBD) akan diakomodir, tapi setelah itu beberapa dinas saling lempar tanggung jawab. Saya minta kita rapat internal membahas masalah ini agar tidak terulang lagi,” kata Aflan.
Anggota DPRD lainnya, Suleha Sanusi bahkan mengungkapkan, sudah tiga kali reses dilakukan, namun tidak ada satupun yang terealisasi.
“Reses tiga kali tapi tidak ada realisasi. Kita sudah dicaci masyarakat karena belum terjawab aspirasi mereka,” kesalnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada keberadaan dua pimpinan DPRD. S. Budhi Prasodjo dari Fraksi Demokrat mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD, La Ode Tariala dan Wakil Ketua DPRD, La Ode Frebi Rifai.
“Di mana dua pimpinan DPRD? Setahu saya kalau akan ada rapat paripurna tidak boleh ada yang melakukan perjalanan keluar daerah, kenapa mereka bisa perjalanan keluar daerah? Bicara kebersamaan tapi hasilnya tidak ada,” ketusnya, menuntut pimpinan untuk hadir di rapat berikutnya.
Ketua Komisi I DPRD Sultra, La Isra, mendesak agar rapat paripurna dijadwalkan ulang. Dia mengungkapkan, selama satu tahun di DPRD tidak ada satupun yang direalisasikan.
La Isra mengungkapkan, ada 63 proposal dari masyarakat di dapilnya yang belum terakomodir. Fraksi Gerindra Indonesia Maju, tambahnya, resmi meminta jadwal ulang rapat dan menuntut pimpinan serta seluruh anggota DPRD untuk duduk bersama membahas kepentingan dewan dan masyarakat.
Menanggapi kritikan dan sorotan anggota dewan, pimpinan rapat paripurna, Wakil II Ketua DPRD Sultra, H. Herry Asiku didampingi Wakil Ketua III, Hj, Hasmawati memutuskan untuk menunda rapat tersebut.
“Kita tunda rapat paripurna ini dan kita agendakan tanggal 4 November 2025 dengan mengundang seluruh unsur pimpinan dan TAPD,” tutup Herry Asiku.
REDAKSI
https://shorturl.fm/4T0t5