DPRD Sultra Rapat Bersama Mitra Kerja, Bahas Optimalisasi PAD

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin (3/11/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Syahrul Said, dalam rangka membahas dan menyusun strategi guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak, retribusi, dan sumber lain yang sah.

Dalam rapat tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sultra menjadi salah satu sumber potensi PAD. Syahrul Said menegaskan pentingnya dukungan anggaran melalui APBD untuk optimalisasi sektor perikanan dan kelautan.

Hal ini didasarkan pada hasil kunjungan Komisi II ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Baubau dan galangan kapal yang dinilai sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dana.

“Isu ini juga telah disuarakan dalam pembahasan APBD Perubahan sebelumnya,” ujar Syahrul Said.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sultra. Syahrul Said mengungkapkan, selama ini DLH kerap harus mengirim sampel ke Jawa karena keterbatasan fasilitas dan alat laboratorium.

“Kalau kita tuntaskan laboratoriumnya, Insyaallah DLH bisa target minimal 1 miliar setahun punya pendapatan kontribusinya. Ini juga sudah kami kunjungan lapangan dan melihat itu memang perlu disentuh dengan APBD, padahal hanya butuh Rp1 miliar kira-kira untuk kita sentuh APBD tahun depan,” ungkapnya.

Selain itu, laboratorium di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra juga disebut Syahrul Said membutuhkan alokasi anggaran yang sama pentingnya.

“Ini juga terkait laboratorium. Kemarin juga kita sudah rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan, juga butuh juga anggaran, mungkin harus kita pikirkan. Karena ini ya, memang ada di mitra Komisi II, jadi kami tahu persis seperti apa,” ungkapnya.

Komisi II juga menyoroti peran penting Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra dalam mendukung program Koperasi Merah Putih, khususnya terkait pembangunan kantor baru.

Syahrul Said mengatakan, gedung Dinas Koperasi dan UMKM juga digunakan untuk kantor Koperasi Merah Putih sering kali difungsikan sebagai kantor utama mereka, sehingga pembangunan kantor baru menjadi mendesak.

Ia menambahkan bahwa keluhan mengenai pembangunan kantor ini telah disampaikan berulang kali selama masa jabatannya di Komisi II DPRD.

Secara umum, Syahrul Said menekankan bahwa semua poin yang dibahas merupakan agenda penting Komisi II untuk dimaksimalkan melalui APBD. Prioritas ini mencakup optimalisasi PAD dari sektor perikanan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan koperasi, serta pendapatan daerah lainnya.

“Komisi II DPRD meminta Pemprov untuk memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik,” ujar Syahrul Said.

REDAKSI