Ironi Kolaka Timur, Memaksakan “Sekda Definitif” Tanpa Sertifikat PIM II

Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) tampaknya belum bisa bernapas lega dari jeratan kontroversi. Belum kering luka publik akibat penangkapan Bupati oleh KPK, kini aroma tak sedap kembali tercium dari dapur birokrasi. Rencana pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) baru justru memicu tanda tanya besar: Mengapa aturan ditabrak demi sebuah jabatan.

Kompetensi atau Titipan?

Sekda adalah jabatan tertinggi bagi ASN di daerah. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, syarat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II atau PIM II bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak kompetensi administratif. Namun, kabar yang beredar menyebut calon yang akan dilantik justru belum memenuhi syarat tersebut.

Lebih janggal lagi, beredar dugaan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati berada di bawah tekanan pihak luar. Bagaimana mungkin kandidat peringkat kedua dipaksakan naik, sementara peringkat pertama yang lebih kompeten dan bersertifikat PIM II justru dikesampingkan.

Muncul spekulasi liar di tengah masyarakat. Apakah ini bagian dari “titipan” kekuatan lama yang kini mendekam di balik jeruji besi? Atau adakah rahasia yang saling dikunci antara elite pengambil kebijakan.

Mari kita gunakan logika sederhana: mungkinkah seorang jenderal bintang dua memimpin jenderal bintang tiga atau empat? Dalam struktur birokrasi, kepemimpinan tanpa kompetensi yang diakui hanya akan menciptakan ketidakharmonisan. Jika aturan main saja sudah diabaikan sejak tahap pelantikan, bagaimana kita bisa mengharapkan birokrasi yang sehat dan transparan di masa depan?

Rakyat Koltim Kembali Jadi Korban

Ketidakpatuhan terhadap aturan administratif ini bukan masalah sepele. Ini adalah bibit dari praktik kolusi yang bisa merembet ke tata kelola pemerintahan daerah. Ketika standar kompetensi diabaikan, maka kualitas pelayanan publik yang dipertaruhkan. Lagi-lagi, rakyatlah yang harus menanggung beban dari carut-marutnya keputusan para pemangku kebijakan.

Instansi terkait, termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan bahkan KPK, perlu turun tangan mengusut keganjilan ini sebelum pelantikan dilakukan. Kolaka Timur butuh pemimpin yang taat hukum agar pembangunan bisa berjalan di atas rel yang benar.

Jangan biarkan aturan kalah oleh tekanan, dan jangan biarkan kompetensi kalah oleh kepentingan.