KENDARI, CORONGSULTRA.COM – DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IV Serentak DPC Partai Hanura se-Sultra Tahun 2026, bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung perwakilan DPP serta seluruh jajaran pengurus Partai Hanura se-Sultra. Muscab tahun ini mengangkat tema “Wujudkan Sultra Lumbung Suara Hanura Menuju Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera“.
Koordinator Wilayah IX DPP Hanura, Brigjen Pol (Purn). DR. Drs. Adeni Muhan Daeng Pabali, MM, ketika menyampaikan dalan sambutannya menekankan, kesuksesan partai hanya bisa diraih melalui koordinasi yang solid. Sebagai Korwil, ia berkomitmen untuk membantu memenangkan partai dengan seluruh sistem yang dimiliki, sehingga pengurus di daerah tidak merasa berjuang sendirian.
“Omong kosong kita mau sukses kalau tidak pernah ada koordinasi dan konsolidasi seperti ini,” katanya.
Menurutnya, para Ketua DPC Partai Hanura se-Sultra merupakan lokomotif yang akan menarik gerbong besar partai. Oleh karena itu, kriteria pemimpin DPC tidak hanya berdasarkan senioritas, tetapi harus memiliki visi-misi yang jelas, dedikasi, serta loyalitas yang tinggi kepada partai.
Adeni memotivasi para calon ketua untuk memiliki kepercayaan diri dan marwah politik yang sejajar dengan pejabat daerah lainnya.
“Ketua DPC itu kalau di Kepolisian setingkat Kapolres. Kita harus punya kelas, bisa berdiri tegak dan berbicara setara dengan Kapolres, Dandim, Bupati, maupun Walikota. Ketua DPC Hanura bukan kaleng-kaleng,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Lebih lanjut, Adeni mengingatkan agar para ketua terpilih nantinya tidak terlena dengan euforia kemenangan. Tugas besar telah menanti, terutama dalam menyusun struktur organisasi hingga tingkat ranting untuk menghadapi verifikasi faktual tahun 2027.
Ia menegaskan bahwa sistem pemilihan saat ini jauh lebih transparan dan ketat dibandingkan masa lalu.
“Tidak ada lagi istilah ‘ngarang-ngarang’ atau membayar untuk selesai. Sekarang semua dicek. Jika ada penipuan data, ada sanksi pidana dalam KUHP yang mengintai,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Adeni menyampaikan apresiasi proses seleksi pemilihan calon Ketua DPC Hanura di wilayah Sultra bulan Januari lalu.
Adeni mengungkapkan, tidak semua provinsi melakukan pemilihan Ketua DPC dengan metode fit and proper test. Ia menyebut langkah ini sebagai terobosan kreatif karena Ketua DPD Hanura Sultra membutuhkan sosok yang mampu mengemban tugas berat di masa depan.
“Ini bukan serta-merta karena kedekatan pribadi atau asal usul daerah. Kami melibatkan pakar untuk melihat apakah seseorang pantas menjadi Ketua DPC,” pungkasnya.
