KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyoroti pentingnya sinergi dan efisiensi anggaran dalam pembukaan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari, Rabu (25/2/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahapan krusial untuk menyelaraskan usulan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Ia meminta agar seluruh program yang dirumuskan benar-benar menyesuaikan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Penyusunan program daerah diharapkan sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian meliputi pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga dukungan swasembada pangan dan program makanan bergizi gratis. Selain itu, program pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta pengendalian inflasi juga menjadi fokus utama.
“Yang menjadi perhatian utama kita saat ini adalah penanganan stunting dan pengendalian inflasi. Inflasi di Kota Kendari mengalami kenaikan sejak awal tahun 2026, dan ini merupakan dampak dari kondisi nasional,” ujar Siska Karina Imran dalam sambutannya.
RKPD Tahun 2027 sendiri merupakan bagian dari tahap kedua RPJMD 2025–2029 dan tahap pertama RPJPD 2025–2045. Tema yang diusung adalah penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju pelayanan publik yang berkualitas, ASN yang profesional, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Wali Kota juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Ia meminta setiap instansi tidak mengajukan anggaran melebihi batas demi kepentingan internal, melainkan tetap memprioritaskan kebutuhan publik.
Terkait partisipasi masyarakat, Wali Kota berharap keterlibatan warga dalam Musrenbang semakin luas dan tidak terbatas pada tokoh-tokoh tertentu saja. Ia memastikan bahwa laporan masyarakat, termasuk yang masuk melalui layanan 112, akan langsung ditindaklanjuti oleh OPD terkait sebagai bentuk respon cepat.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, melaporkan bahwa forum ini bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan program dengan hasil Musrenbang serta penguatan sinergi lintas sektor.
Mulai tahun 2027, penyusunan Renja wajib berbasis rincian belanja sesuai pagu indikatif dan rekomendasi KORSUPGAH KPK. Hasil akhir dari forum ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama. “Output dari forum ini adalah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara pada saat pelaksanaan desk,” jelas Muhamad Saiful.
Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari seluruh OPD dan Tim TAPD ini berlangsung selama tiga hari hingga 27 Februari 2026. Acara pembukaan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh sejumlah kepala OPD bersama Wali Kota Kendari sebagai simbol komitmen pembangunan yang terukur dan berpihak pada rakyat.
