TIRAWUTA, CORONGSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan 2027. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Kantor Pemkab Koltim, Selasa (7/4/2026).
Dengan mengusung tema “Penguatan Pondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan Menuju Kolaka Timur sebagai Wilayah Agroindustri,” forum ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Acara ini dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Pelaksana tugas (Plt) Bupati Koltim H. Yosep Sahaka, Sekda Koltim Rismanto Runda, pimpinan dan anggota DPRD Koltim, Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Kepala BPS Koltim, para Staf Ahli, Asisten Setda, kepala OPD, camat, hingga lurah se-Kabupaten Koltim.
Dalam sambutannya, Plt Bupati Koltim, Yosep Sahaka menegaskan bahwa Musrenbang ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar setiap program yang direncanakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan yang baik adalah yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi menjadi kunci mewujudkan Kolaka Timur sebagai wilayah agroindustri yang maju,” ujar Yosep.
Kepala Bappeda Provinsi Sultra, Robert memberikan apresiasi terhadap fokus Pemkab Koltim. Menurutnya, potensi besar Kolaka Timur di sektor pertanian dan perkebunan akan memberikan nilai tambah ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan pendekatan agroindustri.
Di sisi lain, Kepala BPS Koltim mengingatkan bahwa fondasi dari seluruh perencanaan ini adalah data yang akurat. Perencanaan berbasis data dianggap krusial agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan terukur kinerjanya.
Musrenbang RKPD 2027 ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang sebelumnya telah melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai tingkatan.
TIM REDAKSI
