KENDARI, CORONGSULTRA.COM –
Pengendalian harga pangan di Kota Kendari bukan sekadar soal angka statistik inflasi, melainkan tolokukur nyata kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Kenaikan komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, hingga cabai dan bawang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, sehingga membutuhkan langkah intervensi yang cepat dan terukur.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari di salah satu hotel di Kendari, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, stabilitas harga hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang erat antar-pemangku kepentingan.
“Pemerintah tentu memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga, tetapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada distributor, pedagang, rekan-rekan Bulog, dan juga aparat penegak hukum, DPRD, serta seluruh perangkat daerah yang memiliki peran masing-masing sesuai tupoksi,” kata Siska.
Ia menekankan bahwa langkah antisipasi harus berjalan sebelum gejolak harga terjadi di pasaran. Deteksi dini terhadap ketersediaan stok dan kelancaran rantai distribusi menjadi kunci utama mitigasi di lapangan.
“Kita harus bisa mengetahui lebih awal bagaimana kondisi stok, kelancaran distribusi, dan juga perkembangan harga di lapangan. Yang terpenting bagaimana deteksi dini harus kita perkuat melalui kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Berdasarkan catatan ekonomi, inflasi Kota Kendari secara year on year pada Agustus 2026 berada di level 3,66 persen yang dinilai masih terkendali, sementara secara month to month tercatat minus 0,37 persen dengan sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang terbesar.
Guna memperkuat ketahanan jangka panjang, pemerintah setempat terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal demi menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan warga serta perlindungan sektor pertanian, termasuk menjaga produktivitas sekitar 600 hektare lahan persawahan di Kendari dari ancaman kekeringan.
Di sisi lain, dinamika kebutuhan pangan kini turut dipengaruhi oleh lonjakan permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siska memaparkan, kebutuhan telur untuk 39 dapur SPPG di Kendari saja mencapai sekitar 89 ribu butir per hari, yang jika diakumulasikan dengan kebutuhan restoran dan masyarakat luas bisa menyentuh angka 100 ribu butir setiap harinya.
“Coba bayangin, 89.000 butir, itu baru MBG, belum restoran, belum masyarakat luas. Kira-kira kurang lebih 100.000 butirlah,” ungkapnya.
Untuk mengimbangi lonjakan tersebut, pemerintah mengarahkan agar rantai pasok MBG disinkronkan langsung dengan produsen lokal, distributor, dan pelaku UMKM agar ekonomi daerah ikut berputar. Sementara itu, untuk komoditas utama seperti beras, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok di Perum Bulog dipastikan aman hingga satu setengah tahun ke depan.
“Untuk stok beras kita alhamdulillah tidak susah. Kisaran satu tahun setengah masih bisa,” tuturnya.
Menutup arahannya, Siska membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi para distributor untuk segera melaporkan hambatan distribusi atau kenaikan harga dari daerah asal agar pemerintah dapat segera merumuskan solusi bersama.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf menjelaskan, kegiatan ini momentum penting untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mencegah lonjakan maupun penurunan harga yang tidak wajar akibat gangguan pasokan dan distribusi, melindungi daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, serta mengendalikan inflasi pangan. Selain itu, pengawasan distribusi juga diperkuat untuk mengantisipasi praktik penimbunan maupun pelanggaran harga di pasaran.
TIM REDAKSI
