KENDARI, CORONGSULTRA.COM — Aliansi Rakyat Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara (ARPEKA Sultra) bersama Aliansi Pertamini dan para pedagang eceran Pertalite se-Kota Kendari mendesak Pemerintah Kota Kendari untuk segera mengambil langkah bijak guna melindungi keberlangsungan usaha kecil masyarakat.
Penanggung jawab ARPEKA Sultra, Alfikri menjelaskan bahwa para pedagang BBM eceran berjualan tidak berniat melanggar aturan. Mereka memilih usaha itu sebagai jalan bertahan hidup di tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat.
“Keberadaan pedagang ini nyata-nyata dibutuhkan. Banyak pengendara yang terbantu saat kehabisan bensin di tengah jalan, terutama di daerah jauh dari SPBU atau saat antrean panjang. Pembelinya pun sebagian besar masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Saat ini, akses para pedagang BBM eceran dinilai semakin dipersempit. Warga juga dilaporkan mengalami kesulitan dalam membeli BBM di SPBU akibat pengawasan yang semakin ketat. ARPEKA memperingatkan, apabila pasokan ini terus terganggu, harga berpotensi naik dan masyarakat kecil akan menjadi pihak yang paling menderita.
Menyikapi kondisi tersebut, ARPEKA menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada Wali Kota Kendari, di antaranya menyediakan aturan solusi bagi pertamini dan pedagang BBM eceran agar tidak ditutup.
Mengatur sistem transportasi SPBU serta melakukan pendataan pelat nomor kendaraan guna mencegah pengisian berulang pada tangki-tangki besar.
Mengkaji ulang peraturan daerah terkait usaha Pertalite serta menuntut transparansi pasokan SPBU.
Meluruskan tuduhan bahwa 1.200 pelaku UMKM melakukan penindakan penimbunan BBM secara bersama-sama, karena murni sedang berusaha bertahan hidup.
Memastikan pemerintah tidak melakukan penindakan secara tebang pilih dan senantiasa berpihak pada kepentingan umum masyarakat kecil.
Menjadikan pedagang kecil eceran botol atau pertamini sebagai mitra resmi Pertamina agar penyaluran Pertalite dapat merata hingga ke masyarakat luas.
“Kebijakan energi tidak boleh hanya fokus pada penertiban, tapi juga menjamin akses yang adil dan realistis bagi semua lapisan masyarakat,” tutup Alfikri.
TIM REDAKSI
