KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memimpin Apel Gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di halaman Kantor Gubernur setempat, Senin (11/9/2023).
Hujan yang turun sejak pagi hingga pelaksanaan apel gabungan tidak menyurutkan Pj Gubernur memimpin kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin itu.
Apel gabungan diikuti Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Biro Lingkup serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra.
Pj Gubernur Andap Budhi Revianto pada kesempatan itu menyampaikan, yang berstatus PNS maupun Non-PNS adalah satu gerbong pengabdian.
“Kita semua adalah satu gerbong pengabdian,” ujarnya.
Andap mengatakan, ASN di jajaran Pemprov berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra. Dia mengingatkan jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan.
Menurut Andap, Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN
sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.
“Karena kita adalah ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, maka tugas utama
kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra, apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya,” ucapnya.
Andap menegaskan, ebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah dalam waktu yang singkat ini, ia berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan yang akan diberikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku dan agamanya, dan latar belakang
pendidikannya.
Terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya.
Dia menyampaikan beberapa hal yaitu pertama, Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra
yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan.
“Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi
anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak,” katanya.
Kedua, reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan banya formalitas pemenuhan standar administrasi. Administrasi birokrasi sesungguhnya
merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel.
“Namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi,” ujarnya
Ketiga, digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. Ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dia gagas berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja ASN menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan.
“Monitoring dan evaluasi kinerja
berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik,” katanya.
Terkait kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu). Pj Gubernur menegaskan, pertama, dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi.
Kedua katanya, mengingatkan kepada kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, dan juga Pilkada Serentak 2024 pentingnya toleransi dalam
Pemilu.
“Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi. Tanpa toleransi demokrasi akan karam.Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya
akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. Dibutuhkan
kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” tuturnya.
Ketiga, demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,
dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri.
“Tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja
Penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945,” tutupnya.
REDAKSI
