KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan rapat pimpinan provinsi (Rapimprov) guna merencanakan langkah langkah strategis, dan melakukan evaluasi dan perbaikan yang diperlukan untuk memajukan perekonomian Sultra.
Ketua Kadin Sultra Anton Timbang mengharapkan dalam Rapimpov Kadin Sultra 2023 ini dapat melakukan evaluasi dan merumuskan berbagai agenda kegiatan untuk mengembangkan dunia usaha.
“Masukan yang konstruktif, solutif, dan terukur akan sangat memudahkan kita dalam menjalankan agenda kerjasama, kita berharap agenda politik di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan aman sehingga kegiatan investasi dan dunia usaha tetap kondusif,” ucapnya menyampaikan kata sambutan membuka Rapimpov Kadin Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Sabtu (25/11/2023).
Pada kesempatan itu, Anton Timbang menyampaikan, momentum hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun belum signifikan terhadap sektor olahannya, hal itu tentu memerlukan pemikiran bersama.
“Demikian pula sektor aspal Buton yang kita miliki belum memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, disisi lain kebutuhan aspal dalam negeri untuk pembangunan jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mencapai 12 juta ton per tahun dengan dukungan kebijakan yang cukup memadai,” katanya.
Di tempat sama, Gubernur Sultra diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio sekaligus membuka Rapimpov Kadin mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi kinerja Kadin Sultra.
“Karena selama Kadin Sultra dipimpin oleh Bapak Anton Timbang pasca dilantiknya pada periode 2021-2026, karena mampu menyelesaikan permasalahan dalam meningkatkan perekonomian Sultra, dimana-mana Kadin selalu terdepan,” kata Sekda.
Dalam Rapimpov, ada dua isu ekonomi yang diekspose Ketua Anton Timbang. Pertama, telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra dimana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42 persen tetapi di tahun 2022 trennya menurun menjadi 23. Meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh.
Sementara di sektor pertambangan nikel mulai bangkit di tahun 2010 dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20 persen, sektor industri pengolahan mencapai 5-8 persen, data BPS menunjukkan produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton Fero nikel.
“Produksi industri aspal kita tercatat 91 ribu ton sedangkan deposit aspal mencapai 660 juta ton, disisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton/ tahun, sementara 45-50 persen dipenuhi inpor dari luar,” ujarnya.
Patut disyukuri karena dalam E-Catalog Sultra telah masuk menjadi program prioritas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Isu kedua, adalah tentang sektor pertanian khususnya komoditi beras dan perikanan, hal ini perlu dicermati karena sebagai kebutuhan pokok selalu memicu inflasi di Sultra, meskipun Pemprov telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 3,46 persen di bulan Juni menjadi 3,14 persen di bulan Oktober 2023 namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di bulan September yaitu 0,36 persen Month to Month.
Beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023. Permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras dari 17 Kabupaten/Kota, hanya 5 Kabupaten yang surflus yaitu Konawe, Konsel, Kolaka, KOLTIM dan Bombana, sementara 12 Kab/Kota masih kekurangan dimana tingkat konsumsi lebih tinggi daripada produksinya.
Untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik (penyimpanan) yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada saat gelombang besar, untuk itu jika diperkenankan Kadin Sultra akan melakukan kerjasama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal bahkan sebagian tidak dimanfaatkan misalnya PPI pasar Wajo di Kabupaten Buton.
REDAKSI
