Laporan Keuangan Pemprov Sultra 2024 Nyaris WDP

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024 hampir mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, lantaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan satu hal.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota IV BPK Haerul Saleh dalam rapat paripurna DPRD Sultra agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sultra tahun anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

“Opini WTP dengan penekanan satu hal yang perlu sama-sama kita perhatikan karena ini hampir saja menyebabkan terjadinya penurunan opini karena nilai materilitasnya hampir mencapai batas sehingga Pemerintah Provinsi hampir mendapat opini WDP,” ungkapnya.

Haerul mengungkapkan, ada konsekuensi ketika pemerintah daerah mendapatkan opini WDP maka tidak akan mendapatkan kepercayaan dari stakeholder misalnya investor.

“Investor itu melihat seberapa sehat pemerintahnya dalam melakukan pengelolaan keuangan baru dia mau investasi,” ujarnya.

Kemudian katanya, pemerintah daerah (Pemda) dengan opini WDP akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat seperti pengurangan insentif atau dana alokasi khusus dan sebagainya.

“Banyak konsekuensi yang tentu saja merugikan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya lagi.

Kendati demikian, Haerul menekankan bahwa WTP bukan suatu hal yang harus dikejar tapi dilaksanakan. Selain itu, WTP bukan berarti bebas dari korupsi karena pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak bisa menjangkau semua item program yang dilaksanakan oleh pemerintah karena terbatasnya sumber daya manusia auditor, anggaran, dan waktu.

“Oleh karena itu, BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan sampel. Bisa jadi tempat lain yang tidak disampel yang di situlah terjadi korupsi yang di situlah terjadi mark up misalnya, jadi jangan dipikir WTP itu sudah pasti tidak korupsi karena faktanya banyak juga yang opini WTP masih banyak kasus yang berkaitan fraud pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

REDAKSI