DPRD Sultra Akan Dalami LKPj Gubernur Terhadap APBD 2022

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan segera mendalami laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sultra terhadap penggunaan APBD tahun anggaran 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sultra H. Herry Asiku, SE ketika memimpin rapat paripurna penyampaian LKPj Gubernur Sultra tahun anggaran 2022, Senin (17/4/2023).

Herry Asiku mengatakan, LKPj yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Lukman Abunawas akan ditindaklanjuti melalui rapat evaluasi pimpinan dan anggota DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Selain rapat evaluasi, kita juga akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pembahasan LKPj Gubernur Sultra tahun anggaran 2022,” ucap Herry Asiku.

Olehnya itu, Herry Asiku berharap agar rapat evaluasi LKPj dilaksanakan tepat waktu seperti yang telah diputuskan dalam rapat badan musyawarah DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra beberapa hari lalu.

Dalam laporannya di rapat paripurna, Wagub Sultra Lukman Abunawas menyampaikan pokok-pokok pejabaran komponen realisasi APBD tahun anggaran 2022.

Pada komponen pendapatan daerah, Wagub mengatakan, semula direncanakan sebesar Rp.4,113 triliun dan terealisasi menjadi Rp.4,531 triliun.

“Atau bertambah sebesar Rp.417,496 miliar atau naik 110,15 persen,” kata Wagub.

Komponen belanja daerah, Wagub menyampaikan, mengalami perubahan semula Rp.5,426 triliun berubah menjadi Rp.4,863 triliun atau berkurang Rp.563,589 miliar atau turun 89,61 persen.

Wagub menjelaskan, perubahan belanja daerah dimanfaatkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati bersama dalam KUA PPAS.

Selanjutnya, komponen pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp.1,313 triliun berubah menjadi Rp.1,244 triliun atau berkurang Rp.68,872 miliar atau turun 94,75 persen.

“Penurunan pembiayaan daerah bersumber dari pinjaman daerah serta penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan atau SILPA,” ujar Wagub.

Komponen terakhir yaitu pengeluaran pembiayaan daerah, Wagub mengatakan, semula direncanakan Rp.76 miliar berubah menjadi Rp.48,656 miliar atau turun 64,02 persen.

REDAKSI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *