KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menggelar diskusi terbuka bersama puluhan jurnalis di Lobby Kantor Gubernur Sultra. Momentum ini dimanfaatkan Gubernur untuk memaparkan berbagai capaian strategis selama masa kepemimpinannya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, Gubernur yang akrab disapa ASR ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pengabdian masyarakat.
Salah satu poin utama yang dipaparkan adalah keberanian Gubernur menghibahkan seluruh uang operasionalnya untuk program beasiswa.
“Tahun ini, beasiswa yang telah tersalurkan mencapai Rp4 miliar. Tahun depan, kami targetkan hingga Rp10 miliar,” ungkap Gubernur di hadapan insan pers.
Di sektor fisik, dalam kurun waktu 10 bulan masa pemerintahan ASR-Hugua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah berhasil memperbaiki jalan provinsi sepanjang 36 kilometer. Gubernur optimis angka ini akan terus meningkat dengan target minimal 40 kilometer pada tahun mendatang.
Selain jalan, sektor sumber daya air juga mencatatkan prestasi gemilang. Seluruh paket pekerjaan irigasi tahun 2025, termasuk rehabilitasi jaringan, pembangunan talud pengaman pantai, hingga normalisasi sungai, telah mencapai progres fisik 100 persen.
Kerja keras Pemprov Sultra sepanjang tahun 2025 membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Beberapa penghargaan bergengsi yang berhasil diraih antara lain, peringkat ketiga Nasional Kinerja Terbaik Penyelenggaraan Jalan (Bina Marga Sutami Award 2025), Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, Top Pembina BUMD 2025, Baznas Award 2025 kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, dan apresiasi Agen Literasi Indonesia dari Kemendikdasmen.
Gubernur menegaskan, kehadirannya di Sultra murni untuk mengabdi dengan memegang teguh prinsip kebenaran dan kebaikan.
“Saya adalah produk baru, orang lama. Saya datang ke Sulawesi Tenggara ini untuk mengabdi,” tegas mantan Danrem dan Kabinda Sultra tersebut.
Diskusi ini juga menjadi ruang bagi jurnalis untuk melontarkan pertanyaan kritis terkait isu aktual daerah, yang dijawab secara terbuka oleh Gubernur dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bentuk nyata supremasi transparansi publik.
