KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Komjend (Pol) Andap Budhi Revianto resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) menggantikan Ali Mazi, Selasa (5/9/2023) di Jakarta.
Atas pelantikan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muhammad Endang SA dalam siaran persnya yang disampaikan kepada awak
media pada hari ini, mengucapkan selamat dan menyarankan Pj Gubernur Andap segera bekerja membenahi Sultra memperbaiki “kekacauan-kekacauan” yang ditinggalkan Gubernur Ali Mazi.
Menurut Endang langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra karena nir manfaat, mubazir, dan bukan merupakan prioritas.
“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” tegas Endang.
Endang menganggap, proyek pembangunan kantor Gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp 400 miliar tersebut dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sultra. Akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan Provinsi yang rusak.
“Ada kurang lebih lima ribu Kilometer jalan yang rusak di Sultra, lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat” jelas Endang.
Selain kantor Gubernur, Caleg DPR RI ini juga menyarankan Andap mengevaluasi pembangunan rumah jabatan (Rujab) Kantor Gubernur. Menurut catatannya pembangunan rujab sudah selama kepemimpinan Ali Mazi sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 300 miliar.
“Selain menghabiskan anggaran, rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor Gubernur,” kata Endang sambil tertawa.
Selain merusak ruang rapat DPRD kata Endang, diduga akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam di dalam rujab saat ini kalau hujan sedikit saja area seputaran MTQ banjir karena tidak ada lagi area yang bisa menahan air.
Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga mengingatkan Andap selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sultra juga akan melaksanakan pemilihan calon gubernur (Pilgub).
“Saya perkirakan Pilgub akan menelan biaya sekitar 500 miliar, jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak,” tegas Endang lagi.
Selanjutnya, dia meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi di jaman Ali Mazi. Menurutnya penempatan aparatur sipil negara (ASN) kacau balau, tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian.
Untuk itu Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan/penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik, lucunya lagi ada yang siang non-job, malam dilantik lagi, inikan gila,” urai Endang.
Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra, menurutnya banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional. Selain KONI, ia menyarankan KNPI Sultra dievaluasi dan menghentikan pengalokasian anggarannya.
“KNPI Sultra itu masih ganda, sebaiknya Pemprov jangan pilih kasih, opsinya hentikan atau bagikan anggaran KNPI untuk semua kepengurusan,” tutup mantan Wakil Ketua DPRD Sultra ini.
REDAKSI
