KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Tariala memfasilitasi delapan aliansi berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan tuntutan berbagai isu nasional dan daerah di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Fasilitasi delapan aliansi yang terdiri dari BEM kampus negeri dan swasta se-Kota Kendari hingga organisasi mahasiswa ini ke DPR merupakan janji Ketua DPRD Sultra saat menerima massa aksi unjuk rasa tanggal 1 dan 2 September 2025. Di mana dia meminta masing-masing satu keterwakilan untuk menyampaikan tuntutan di DPR.
“Pak Ketua DPRD sendiri secara pribadi fasilitasi,” ujar Nurwal Afni, Bagian Aspirasi Sekretariat DPRD Sultra ketika ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (16/9/2025).
Nurwal Afni mengatakan, delapan aliansi yang difasilitasi Ketua DPRD Sultra ke DPR yaitu Gerbang Kota, BEM Teknik, HMI, Tamalaki Sultra, Laskar Semut Merah, IAIN Kendari, KBM UHO, dan Aliansi Suara Rakyat (ASR).
Dia mengatakan, ada juga satu aliansi akan difasilitasi ke DPR yakni Cipayung Plus Kota Kendari. Namun, informasi terbaru dia dapatkan bahwa Cipayung Plus Kota Kendari mengundurkan diri tidak hadir dalam audiens di DPR pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025.
“Jadi kami sudah konfirmasi dari sembilan aliansi itu ada delapan aliansi yang akan menghadiri audiens di DPR RI pada hari Rabu tanggal 17 jam satu siang, dan satu aliansi (Cipayung Plus Kota Kendari) menyatakan mengundurkan diri tidak akan hadir di audiens itu karena Cipayung Kota ini gabungan dari beberapa aliansi kalau tidak salah ada 9 aliansi,” tuturnya.
Nurwal Afni mengungkapkan, Ketua DPRD La Ode Tariala sangat serius terkait aspirasi teman-teman aliansi, yang mana hari Minggu kemarin Ketua DPRD pergi ke Jakarta untuk meminta jadwal pertemuan di DPR.
“Sehingga alhamdulillah direspon baik dari DPR RI dan dari sekian puluh provinsi yang memberikan aspirasi ke sana, jadwalnya pada hari Rabu. Jadi pertemuannya bersama-sama dengan Kalimantan Utara,” katanya.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan oleh aliansi organisasi saat aksi unjuk rasa tanggal 1 dan 2 September 2025 di DPRD Sultra:
Meminta tunjangan anggota DPR RI dipotong atau bahkan dihilangkan.
Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menuntut penghapusan beberapa pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Meminta penindakan terhadap tindakan represif kepolisian yang dianggap sering merugikan massa demonstran.
Menuntut pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden yang merugikan demonstran.
REDAKSI
50q0ty