DPRD Kendari Tanggapi Ranperda Perubahan APBD 2025

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (22/9/2025).

Rapat paripurna ipimpin oleh Ketua DPRD LM Inarto didampingi Wakil Ketua II DPRD Rizki Brilian Pagala, serta dihadiri Wakil Wali Kota Kendari Sudirman dan kepala OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari bergiliran menyampaikan pandangan umumnya fraksinya.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Apriliani Puspitawati, mengapresiasi sinergi DPRD dengan Pemkot, kendati demikian, pihaknya mengakui adanya keterlambatan pengajuan ranperda perubahan APBD 2025.

Fraksi PDI Perjuangan kata Apriliani pentingnya integrasi data antar OPD dan realisasi program yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan adalah kunci mengatasi tantangan daerah,” katanya membacakan pandangan fraksi PDI Perjuangan.

Kemudian Fadhal Rahmat dari Fraksi Golkar menyoroti perlunya perubahan APBD karena dinamika yang tak sesuai asumsi awal.

Fraksinya menekankan prioritas pada infrastruktur, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan, investasi daerah, kebersihan lingkungan, dan penyelesaian kewajiban pihak ketiga.

Jabar Aljufri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi kinerja Pemkot Kendari dan mencatat peningkatan target pendapatan daerah sebesar 1,79 persen.

“Kami berharap semua pihak bekerja lebih maksimal untuk mencapai target ini,” ujarnya.

Juru bicara Fraksi Nasdem, La Ami mempertanyakan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggap belum maksimal, sehingga menyebabkan defisit anggaran.

“Perubahan APBD diperlukan, namun pengelolaan PAD harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Sedangkan Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Muslimin menyambut baik raperda perubahan APBD dan menekankan pentingnya prioritas pada pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan.

Fraksi Demokrat meminta pengawasan keuangan diperketat untuk mencegah pembengkakan anggaran.

REDAKSI