KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/1/2026).
Dalam sambutannya, Siska menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang berjalan profesional, independen, dan objektif. Pemeriksaan ini mencakup Pemeriksaan Kinerja serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sultra.
Siska menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur efektivitas program pembangunan.
“Pemeriksaan BPK tidak hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi memberi gambaran sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelayanan publik kita,” ujar Siska di sela-sela acara penyerahan LHP tersebut.
Ia menambahkan bahwa poin-poin dalam LHP akan menjadi bahan evaluasi mendasar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, memaparkan sejumlah temuan strategis. BPK memberikan sorotan khusus pada beberapa sektor utama, di antaranya pengelolaan aset daerah dan tata ruang, percepatan digitalisasi pada sektor pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan), dan peningkatan kualitas layanan guna mendorong transparansi yang lebih baik.
Dadek menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut demi memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Sultra.
Menanggapi temuan tersebut, Siska Karina Imran memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti secara tepat waktu dan bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen menjadikan hasil ini sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, para kepala daerah, pimpinan DPRD kabupaten/kota, serta para Inspektur se-Sultra.
