KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, secara resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala. Penyerahan ini dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sultra, Senin (6/4/2026).
Dalam pidato pengantar LKPJ 2025, Wagub Sultra, Hugua memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sultra naik dari 5,47 persen pada 2024 menjadi 5,75 persen di tahun 2025. Sektor industri pengolahan menjadi motor utama dengan pertumbuhan mencapai 14,94 persen, disusul sektor pertanian dan kehutanan.
Sejalan dengan itu, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin di Sultra berhasil ditekan dari 10,63 persen (2024) menjadi 10,42 persen pada 2025.
“Sebanyak 9.120 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Meskipun trennya menurun signifikan, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi untuk ditangani secara cepat dan solutif,” tegas Hugua di hadapan anggota dewan.
Kontradiksi Sektor Ketenagakerjaan
Meski ekonomi tumbuh progresif dan kemiskinan turun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sultra justru mengalami kenaikan sebesar 0,22 persen, sehingga kini berada di angka 3,32 persen.
Hugua menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh pertumbuhan angkatan kerja dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum terserap sepenuhnya oleh pasar kerja. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dinilai masih melampaui kemampuan penyediaan lapangan kerja baru.
“Pemerintah terus mengupayakan pemecahan masalah pada sektor ini melalui berbagai program prioritas,” ujarnya.
Indeks Pembangunan Manusia dan Realisasi Anggaran
Kualitas hidup masyarakat Sultra juga dilaporkan meningkat, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 73,62 poin menjadi 74,25 poin. Selain itu, inflasi pada September 2025 terjaga di angka 0,35 persen, lebih baik dari target tahun sebelumnya.
Terkait aspek keuangan, Hugua merinci realisasi APBD 2025. Pendapatan Daerah: Terealisasi Rp4,84 triliun (96,6 persen) dari target Rp5,015 triliun, dan belanja baerah rerealisasi Rp4,26 triliun (90,6 persen) dari target Rp4,69 triliun, dan pembiayaan daerah terealisasi penuh sebesar Rp390,6 miliar (100 persen).
Hugua menekankan bahwa fokus belanja daerah tetap pada perlindungan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih guna memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kebijakan belanja tersebut sangat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
TIM REDAKSI
