JAKARTA, CORONGSULTRA.COM – Proyek besar Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 bakal mendapatkan pengawalan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI). Langkah ini diambil guna memastikan proyek vital tersebut berjalan tanpa hambatan.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin, yang mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen, menjelaskan bahwa Program Pembangunan 1000 KNMP merupakan salah satu Proyek Prioritas Pemerintah. Pelaksanaannya sendiri didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp 5.170.000.000.000 (lima triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Plt Sesjamintel, Sarjono Turin dalam Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk Program/Kegiatan Pembangunan 1.000 KNMP Tahun 2026 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, hari Senin (18/5/2026).
Sarjono Turin menegaskan bahwa proyek ini menjadi tiang penopang krusial dari pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Fokus utamanya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, serta pembangunan ekonomi yang merata dari tingkat desa demi memberantas kemiskinan.
“Pengawalan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Bidang Intelijen Kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.”, tegasnya.
Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat IV (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) pada JAM INTEL. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menggagalkan proyek berskala nasional tersebut.
Lebih lanjut, Sarjono Turin mengingatkan, kesuksesan proyek ini membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Melalui sinergi yang kokoh, diharapkan pelaksanaan proyek nasional ini dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
