KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Polemik pembekuan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Kendari oleh Pengurus daerah (Pengda) JMSI Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak lagi dipandang sebagai sekadar dinamika organisasi biasa, melainkan mulai dianggap sebagai krisis internal yang mengancam soliditas organisasi media siber di daerah tersebut.
Pengurus JMSI Kota Kendari menilai situasi yang berkembang sudah terlalu jauh dan tidak lagi sehat jika hanya diselesaikan di level daerah. Mereka meminta Dewan Pengurus Pusat (DPP) JMSI segera mengambil alih proses penyelesaian konflik sebelum organisasi benar-benar terbelah.
“Ini bukan lagi soal beda pendapat biasa. Situasinya sudah mengarah pada krisis kepercayaan internal. Karena itu DPP harus turun langsung,” tegas Ketua JMSI Kota Kendari, Edi Sartono, Minggu (24/5/2026).
Menurut Edi, keputusan pembekuan yang dilakukan JMSI Sultra justru memunculkan kegaduhan baru di internal organisasi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut diambil tanpa adanya ruang dialog terbuka, forum evaluasi bersama, bahkan dinilai sangat minim transparansi.
Salah satu poin yang paling disorot adalah dugaan adanya langkah sistematis untuk melemahkan JMSI Kota Kendari. Indikasi ini terlihat dari penarikan sejumlah anggota ke kepengurusan provinsi yang dilakukan tepat sebelum surat pembekuan resmi diterbitkan.
“Kalau anggota ditarik satu per satu lalu organisasi dianggap tidak solid, ini patut dicurigai. Jangan sampai ada agenda tersembunyi di balik semua ini,” ujarnya.
Edi mengungkapkan, pola komunikasi organisasi saat ini sudah mulai kehilangan etika kolektif. Keputusan-keputusan penting organisasi justru muncul secara tiba-tiba melalui grup internal dan langsung dipublikasikan ke media tanpa adanya proses klarifikasi terlebih dahulu.
“Organisasi pers seharusnya mengedepankan dialog, bukan pendekatan sepihak. Kalau cara-cara seperti ini terus dipakai, maka organisasi akan kehilangan marwahnya,” tukasnya.
Ia menilai kondisi yang tidak menentu ini akhirnya memicu keresahan di kalangan anggota JMSI Kota Kendari. Banyak anggota yang mulai mempertanyakan arah kepemimpinan organisasi di tingkat provinsi. Pengda JMSI Sultra dinilai lebih sibuk membangun konflik ketimbang memperkuat konsolidasi media siber di daerah.
Padahal, jika menilik rekam jejaknya, JMSI Kota Kendari mengklaim selalu aktif menjalankan agenda organisasi. Mulai dari menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) hingga sukses membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Alasan inilah yang membuat keputusan pembekuan mendadak tersebut terasa janggal dan sulit dipahami secara logis.
“Kalau organisasi yang aktif saja bisa dibekukan tiba-tiba, lalu ukuran sehat atau tidaknya organisasi itu sebenarnya apa?” sindir Edi.
Edi menegaskan, DPP JMSI tidak boleh tinggal diam dan membiarkan konflik ini terus membesar tanpa solusi konkret. Jika dibiarkan berlarut-larut, polemik ini dikhawatirkan dapat merusak citra JMSI sebagai organisasi pers nasional yang selama ini dikenal solid.
“DPP harus hadir menjadi penengah. Jangan sampai daerah dibiarkan bertarung sendiri sampai organisasi pecah total,” katanya.
Selain meminta intervensi, Pengurus JMSI Kota Kendari juga mendesak DPP untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi di Sultra mencakup pola kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga komunikasi internal yang dinilai mulai tidak sehat.
Organisasi perusahaan pers seharusnya menjadi ruang konsolidasi dan penguatan profesionalisme media, bukan arena konflik kepentingan yang menguras energi anggota.
“JMSI ini rumah bersama media siber. Kalau rumah itu mulai dipenuhi konflik dan saling curiga, maka yang runtuh bukan cuma kepengurusan, tapi kepercayaan seluruh anggota,” katanya.
Hingga polemik ini terus bergulir dan menjadi konsumsi publik, pihak Pengda JMSI Sultra belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan agar DPP JMSI turun langsung menyelesaikan krisis internal tersebut.
