KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Hasmawati mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penyegaran kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa kemarin.
Menurut Hasmawati, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, khususnya anak-anak di daerah yang membutuhkan intervensi gizi secara intensif.
Ia menegaskan bahwa program yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia tidak boleh dihambat oleh birokrasi yang berbelit.
“Ketika sebuah program menyentuh langsung aspek fundamental kualitas sumber daya manusia, maka tidak ada ruang bagi tata kelola yang lamban atau koordinasi yang tumpul,” tegas Harmawati, Rabu (3/6/2026).
Oleh karena itu, ia menilai perombakan struktural di tubuh BGN harus dimaknai secara positif sebagai upaya akselerasi agar distribusi nutrisi di seluruh Indonesia bisa berjalan lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel.
Hasmawati juga menaruh harapan besar agar transisi kepemimpinan ini mampu membenahi rantai pasok dan mekanisme pengawasan program MBG di lapangan. Bagi daerah seperti Sultra yang memiliki tantangan geografis berupa wilayah kepulauan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci sukses yang mutlak.
Sebagai unsur pimpinan legislatif di daerah, ia memastikan bahwa DPRD Sultra akan mengambil peran aktif dalam mengawal program ini demi memastikan anggaran negara tepat guna.
“DPRD dalam melakukan pengawasan program MBG adalah bentuk kontrol sosial yang penting. Kami di daerah ingin memastikan bahwa setiap sen anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar menjelma menjadi sepiring makanan bergizi bagi generasi penerus bangsa,” tambahnya.
Kini, kepemimpinan baru di BGN mengemban ekspektasi yang besar dari berbagai pihak. Tantangan utamanya bukan sekadar seremonial pergantian jabatan, melainkan bagaimana merealisasikan visi besar Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi anak Indonesia yang terpinggirkan dari hak dasarnya atas nutrisi yang layak.
Hasmawati mengatakan, masyarakat dan pemerintah daerah kini menunggu gebrakan nyata dari komposisi baru BGN dalam membenahi birokrasi penyaluran gizi nasional agar lebih inklusif, transparan, dan berdampak luas bagi seluruh rakyat Indonesia.
TIM REDAKSI
