KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Sepanjang periode Mei 2026, layanan Call Center 112 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mencatat sebanyak 418 laporan warga telah diterima dan langsung diteruskan kepada instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda mengatakan, laporan yang masuk berasal dari berbagai jenis permasalahan, mulai dari gangguan listrik, banjir, pohon tumbang, kerusakan lampu jalan, hingga permintaan bantuan sosial.
Kompleksitas aduan ini membuat laporan tersebut didistribusikan ke berbagai lini pelayanan publik. Dari sekian banyak instansi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi sektor yang paling sibuk menerima limpahan aduan dari masyarakat.
“Berdasarkan instansi penerima laporan, BPBD menerima aduan terbanyak yakni 73 laporan, disusul PLN sebanyak 64 laporan, Damkar 45 laporan, Dinas Perhubungan 39 laporan, dan Dinas Sosial 38 laporan,” kata Sahuriyanto, Jumat (5/6/2026).
Jika ditinjau dari jenis kejadiannya, masalah klasik seperti gangguan pasokan maupun jaringan listrik PLN masih menempati urutan teratas keluhan warga dengan total mencapai 113 aduan.
Tidak hanya itu, sepanjang Mei 2026, ruang komunikasi Call Center 112 juga didominasi oleh laporan banjir di kawasan permukiman, permintaan pemasangan dan perbaikan lampu jalan, penebangan pohon, pohon tumbang, aksi tawuran, hingga permohonan bantuan sosial.
Namun, grafik penanganan yang masuk ke Diskominfo menunjukkan adanya ketimpangan performa dan capaian penyelesaian antarinstansi. BPBD yang memegang beban laporan terbanyak, tercatat berhasil menyelesaikan 45 dari 73 laporan (sekitar 62 persen), sementara sisanya kini masih dalam proses penanganan di lapangan.
Respon Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kendari baru mampu menuntaskan enam dari 30 laporan yang masuk (sekitar 20 persen).
Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) juga masih minim karena baru menyelesaikan satu dari 39 laporan. Sementara itu, rapor merah berada di Dinas PUPR yang belum menyelesaikan satu pun dari 26 laporan yang masuk hingga akhir Mei 2026.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kewilayahan atau kecamatan. Kecamatan Kendari Barat sejauh ini memimpin dengan menerima 17 laporan dan berhasil mengeksekusi tiga di antaranya. Sebaliknya, sejumlah kecamatan seperti Wua-Wua, Kendari, Mandonga, dan Nambo mencatat performa yang mandek dengan seluruh laporan masih berstatus belum selesai.
Di waktu yang sama, Kecamatan Puuwatu, Baruga, Kadia, Kambu, dan Poasia juga dilaporkan masih memiliki sebagian besar pekerjaan rumah aduan yang belum dituntaskan. Sedangkan PDAM Kendari masih menyisakan seluruh lima laporan aduan warga yang diterima Call Center 112 dalam status belum selesai.
Untuk instansi vertikal dan BUMN, Sahuriyanto menambahkan, laporan yang diterima oleh Polres dan PLN seluruhnya telah ditindaklanjuti.
Apresiasi tinggi patut diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satpol PP. Kedua instansi ini menunjukkan kinerja maksimal dengan mencatat tingkat penyelesaian sempurna alias 100 persen.
Seluruh laporan yang masuk ke Damkar sebanyak 45 laporan dan Satpol PP sebanyak 11 laporan berhasil dituntaskan tanpa menyisakan pekerjaan yang tertunda.
Performa impresif juga diperlihatkan oleh Dinas Sosial yang sukses menyelesaikan 37 dari 38 laporan atau menyentuh angka 97 persen. Menyusul di belakangnya, Dinas Kesehatan yang berhasil merampungkan tiga dari empat laporan yang diterima.
Efektivitas Call Center 112 sebagai hulu informasi kedaruratan terbukti lewat catatan statistik internal. Sepanjang Mei 2026, sistem merekam total ada 3.971 panggilan yang masuk.
Kabar baiknya, mayoritas masyarakat menggunakan jalur ini untuk kepentingan krusial, di mana 3.068 panggilan atau 77 persen di antaranya tergolong sebagai panggilan valid. Namun, petugas di lini depan masih harus menyortir 903 panggilan (23 persen) yang dikategorikan tidak valid, termasuk di dalamnya panggilan iseng (prank call) hingga salah sambung.
Sahuriyanto mengungkapkan, tingginya jumlah panggilan valid menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan darurat 112 sebagai sarana pelaporan cepat berbagai kondisi kegawatdaruratan. Kendati demikian, ia tetap memberikan catatan tegas agar fasilitas publik ini tidak disalahgunakan.
“Kami meminta masyarakat menggunakan layanan ini dengan bijak, sebab layanan ini digunakan untuk kegawatdaruratan,” pungkasnya.
