MUNA, CORONGSULTRA.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tahun ini memicu pro kontra di masyarakat Kabupaten Muna. Di satu sisi warga menuntut percepatan pembangunan infrastruktur, di sisi lain muncul penilaian bahwa minimnya pembangunan disebabkan “kurang kreatifnya Pemda” dalam mencari sumber anggaran.
Penilaian itu dibantah salah seorang masyarakat Muna, La Ode Kabias, SH. Ia menilai tuduhan tersebut tidak adil disematkan kepada Bupati Muna Bahrun Labuta dan Wakil Bupati LM Asrafil di tengah kondisi keuangan daerah yang serba terbatas saat ini.
Efisiensi anggaran memang menjadi kebijakan nasional yang berdampak ke seluruh daerah, termasuk Muna. Keterbatasan dana APBD membuat Pemda harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Kondisi ini memicu dinamika di masyarakat. Ada yang memahami, ada pula yang kecewa karena sejumlah infrastruktur di wilayahnya belum tersentuh.
“Dinamika pro kontra itu wajar dalam demokrasi. Tapi kita juga harus lihat konteksnya. Menuntut pembangunan sempurna di semua titik saat anggaran dipangkas, itu sama dengan memaksa,” ujarnya kepada media ini, Selasa (9/6/2026).
Kabias menyoroti sinergi yang dibangun Pemerintah Daerah (Pemda) Muna dengan wakilnya di senayan. Menurutnya, koordinasi solid antara Bupati Bahrun Labuta, Wakil Bupati LM Asrafil, bersama Anggota DPR RI Dapil Sultra yang juga mantan Bupati Muna dua periode dan kini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, telah menghasilkan sejumlah program infrastruktur publik untuk Muna.
“Fakta di lapangan menjadi bukti koordinasi yang baik antara Pemkab Muna dan anggota DPR RI Dapil Sultra. Ini menunjukkan Muna memiliki pemerintahan yang sudah pasti memikirkan rakyatnya,” kata Kabias kepada media, Selasa 9/6/2026.
Ia menjelaskan, Komisi V DPR RI memang membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan pembangunan kawasan. Dengan Ridwan Bae duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V, jalur komunikasi dan usulan program dari Muna ke pusat menjadi lebih terbuka.
“Justru kolaborasi antara Pemda Muna yakni Pak Bupati dan Wakil Bupati bersama wakil kita di DPR RI berbuah program pembangunan infrastruktur publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kabias mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menilai persoalan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti pintu pembangunan tertutup rapat.
“Efisiensi anggaran pula bukan berarti tidak ada sama sekali ruang pembangunan di daerah. Akan tetapi, melalui program yang masuk akal dan memang dibutuhkan masyarakat, pemerintah pusat bakal mengucurkan anggaran untuk membiayai program-program yang diusulkan daerah,” jelasnya.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bahu membahu. Pemda fokus menyusun usulan program prioritas yang realistis dan sesuai kebutuhan dasar masyarakat. Sementara warga dan tokoh masyarakat berperan aktif mengawal, memberikan masukan, serta mendukung pelaksanaan di lapangan.
“Kalau kita kompak, usulan kita rapi, dan programnya memang mendesak, saya yakin pusat akan bantu. Muna ini rumah kita bersama, jadi bangunnya harus gotong royong,” tutup Kabias.
Kabias beharap dapat meredam polarisasi di tengah masyarakat. Di satu sisi Pemda terus berupaya memaksimalkan setiap peluang anggaran dari pusat, di sisi lain masyarakat diajak memahami keterbatasan sekaligus ikut serta dalam proses pembangunan. Sinergi antara eksekutif, legislatif pusat, dan masyarakat menjadi kunci agar Muna tetap bergerak maju meski di tengah efisiensi anggaran.
Laporan: Naja
