KENDARI, CORONGSULTRA.COM — Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Kritik pedas ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Sultra yang digelar, Kamis (6/8/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, secara terbuka melayangkan protes keras terhadap dua persoalan krusial yang dinilai kerap bermasalah dan minim transparansi di Biro Kesra, yakni penyaluran bantuan beasiswa dan kejelasan data Petugas Haji Daerah.
Menurutnya, lambannya pihak Biro Kesra dalam menyediakan data yang akurat membuat Komisi IV kesulitan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Ketidaktersediaan data ini bahkan membuat para legislator kerap kesulitan saat menghadapi pertanyaan konstituen di daerah pemilihan masing-masing terkait program bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Sultra.
“Saya, Pak, agak bingung saya bermitra di DPRD ini. Kita mitra, tapi enggak ada data. Bagaimana ceritanya? Kami saja tidak bisa menjelaskannya kepada masyarakat. Nah, kita minta data itu supaya jangan lagi saya bicara tahun depan, bicara lagi, saya bilang itu sejak 2 tahun lalu. Jadi tolong Pak Karo siapkan kami, mana datanya itu? Tulis dia siapa orang ini penerima beasiswa. Jangan sampai orang dari Amerika yang kita kasih kuliah,” ujar Andi Muhammad Saenuddin dengan nada kesal.
Sebagai mitra kerja pemerintah, dewan menegaskan bahwa mereka berhak dan wajib memegang data valid sebelum melakukan pembahasan anggaran maupun pengawasan program. Dewan mempertanyakan transparansi penyaluran beasiswa mulai dari jenjang Strata Satu (S1) hingga program doktoral (S3) yang menggunakan uang rakyat.
Tak hanya urusan beasiswa, carut-marut penentuan petugas haji daerah turut menjadi bahan evaluasi. Komisi IV menilai regulasi yang merujuk pada ketentuan Kementerian Agama seringkali tidak dijalankan secara transparan oleh Biro Kesra.
“Lalu petugas haji, kalau memang itu tidak dianggarkan, mending kita tidak rekrut lagi petugas haji,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Muhammad Saenuddin juga menyoroti lemahnya komunikasi antara Biro Kesra dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia menyarankan agar Biro Kesra segera menyampaikan kepada Komisi IV jika usulan mereka tidak diakomodir TAPD, sehingga dapat diperjuangkan bersama dalam pembahasan APBD.
“Mari kita dudukkan bersama, komunikasilah dengan kami. Jangan nanti ujug-ujug nanti penyerahan (APBD) baru kemudian dilakukan, kami tidak tahu. Data beasiswa berapa yang dapat, berapa yang tidak, kami tidak tahu. Siapa orang itu? Mau jawab apa kami di masyarakat, Pak?,” tukasnya.
Melalui momentum rapat kerja ini, Biro Kesra Setda Sultra agar segera memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan DPRD. Diharapkan ke depannya setiap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis data valid demi kesejahteraan masyarakat Sultra secara keseluruhan.
TIM REDAKSI
