KENDARI, CORONGSULTRA.COM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, di antaranya Satpol PP, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Adpim, Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kamis (6/8/2026).
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh anggota Komisi I DPRD Sultra, S. Budhi Prasodjo, didampingi rekan sejawatnya, Fajar Ishak.
Dalam sambutan pembukanya, S. Budhi Prasodjo menyampaikan bahwa agenda ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian program kerja sebelumnya, serta meneliti usulan anggaran secara rinci yang dimuat di dalam rancangan KUA PPAS 2027.
Langkah ini diambil guna memastikan agar anggaran daerah dapat tepat sasaran, berjalan secara efektif dan transparan, serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Budhi menambahkan bahwa rapat kerja ini juga memiliki beberapa tujuan spesifik, yakni penyelarasan program, evaluasi kinerja, verifikasi anggaran, serta optimalisasi fungsi pengawasan.
Sementara itu, Fajar Ishak memaparkan strategi yang diterapkan dalam jalannya rapat kerja tersebut. Ia menegaskan, urutan pemaparan program disesuaikan dengan kehadiran masing-masing OPD, di mana pihak yang datang lebih awal akan mendapat kesempatan pertama untuk memaparkan programnya yang bersumber dari Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).
“Jadi karena ini karena ini kita mengundang mitra kerja, mitra kerja maka yang kita bahas adalah terkait dengan apa lagi namanya? Pagu sementara atau pagu indikatif yang ada tertera dalam PPAS, bukan KUA-nya tapi di PPAS-nya,” tegas Fajar.
Fajar juga meminta kepada para kepala OPD dan Biro agar menjelaskan program-program serta rincian kegiatan dari pagu indikatif secara ringkas dan padat. Jika terdapat rincian kegiatan yang belum tercantum secara detail di dalam dokumen, pihak OPD diharapkan dapat memberikan penjelasan mendalam agar Komisi I dapat memberikan tanggapan yang konstruktif dalam diskusi.
Di samping itu, Fajar mengingatkan agar setiap OPD turut menyampaikan program berskala prioritas yang belum ter-cover di dalam pagu indikatif. Hal tersebut penting agar pihak legislatif dapat membawanya ke dalam forum pembahasan anggaran lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk kemudian siapa tahu ada penambahan pendapatan yang kemudian bisa mengcover program yang skala prioritas. Patokan kita adalah semua yang kita anggarkan ini adalah skala prioritas,” ujar Fajar.
Meski demikian, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam efisiensi, Fajar menekankan kebijakan dengan menerapkan standar minimum anggaran bagi setiap program yang diajukan.
“Tapi karena ini eranya efisiensi maka kita mengambil standar minimum anggarannya. Itu maksud saya dalam tanda petik sangat terpaksa. Mari kita ikat pinggang dulu untuk saat ini karena memang eranya efisiensi,” pungkasnya.
TIM REDAKSI
