KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio memberikan catatan khusus terhadap capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sultra tahun 2025 yang berada pada kategori sedang dengan skor 65,18. Angka ini mencatatkan penurunan dibandingkan tahun 2024 (Skor 65,4).
“Jangan hanya menyediakan ruang informasi, tetapi harus diisi dan terus diperbarui secara berkala. Konsistensi adalah kunci,” tegas Asrun Lio Saat memberikan arahan dalam Rapat Sinergitas Komisi Informasi (KI) Sultra bersama PPID Utama dan Pembantu se-Sultra di Kota Kendari, Selasa (14/4/2026).
Menanggapi tantangan tersebut, langkah konkret untuk memperbaiki ekosistem keterbukaan informasi di pemerintah daerah, di antaranya memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui sertifikasi, Mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyediakan layanan berbasis situs web untuk memangkas birokrasi yang rumit.
Di sisi lain, meningkatkan literasi masyarakat agar lebih proaktif dalam memahami hak mereka untuk mengakses data publik.
Di era ekonomi digital, Asrun Lio menjelaskan, transparansi adalah barometer kredibilitas daerah di mata dunia usaha. Daerah yang mampu menyajikan data yang akurat secara otomatis memiliki daya saing lebih tinggi karena menawarkan kepastian hukum bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Bumi Anoa.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sultra, Hasmansyah Umar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak masyarakat. Menurutnya, KI akan bertindak sebagai mitra strategis pemerintah untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi berjalan efektif dan berkualitas.
Melalui sinergi yang kuat antara KI Sultra dan para pengelola informasi, diharapkan keterbukaan data bukan lagi sekadar mengejar angka indeks di atas kertas. Lebih dari itu, transparansi diharapkan menjadi pondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan ramah investasi demi kemajuan Sulawesi Tenggara di masa depan.
