KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mendampingi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat di kawasan Sentra Meohai, Kelurahan Lepo-Lepo, serta progres pembangunan gedung permanen di Abeli Dalam, Selasa (26/5/2026).
Kunjungan kerja ini dilakukan guna memastikan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat berjalan sesuai tujuan pemerintah. Di samping itu, peninjauan juga dimaksudkan untuk mengecek kesiapan fasilitas penunjang proses belajar mengajar.
Saat berada di lokasi Sentra Meohai Lepo-Lepo, Gubernur bersama Wali Kota memasuki ruang kelas tingkat SMP dan menyempatkan diri berdialog langsung dengan para siswa. Usai meninjau ruang belajar, rombongan melanjutkan pengecekan ke sejumlah fasilitas penunjang, mulai dari Laboratorium Komputer, perpustakaan, Klinik Pratama, hingga asrama siswa.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari terlihat beberapa kali berdiskusi dengan gubernur terkait kondisi fasilitas dan kebutuhan pengembangan program ke depan. Gubernur pun mengapresiasi suasana kondusif di sekolah tersebut.
“Alhamdulillah saya lihat anak-anak senang berada di sini. Lingkungannya juga bersih dan tertib,” kata Gubernur.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat tahap awal di Kendari saat ini menampung 49 siswa tingkat SMP yang terdiri dari 30 laki-laki dan 19 perempuan. Sementara untuk tingkat SD dan SMA, masing-masing direncanakan akan menerima 50 peserta didik.
Usai dari Lepo-Lepo, kunjungan kemudian dilanjutkan ke kawasan Abeli Dalam untuk melihat langsung progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Berdasarkan laporan yang diterima di lapangan, pembangunan fisik saat ini telah mencapai sekitar 67 persen.
Gubernur menyebut ketersediaan material pembangunan relatif aman, namun pengerjaan masih terkendala keterbatasan tenaga kerja di lapangan. Meski begitu, pekerjaan terus dipacu demi mengejar target penyelesaian pada Juli hingga Agustus 2026.
“Pekerjaan dilakukan sampai jam satu malam untuk percepatan. Yang penting kualitas bangunan tetap dijaga,” tegasnya.
Merespons agenda ini, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena dinilai mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
Pastikan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pada hari yang sama, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran kembali mendampingi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, melakukan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kendari, Selasa (26/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang kedatangan Menteri Dalam Negeri di Kota Kendari.
Peninjauan dilakukan secara menyeluruh mulai dari area dapur pengolahan makanan, ruang distribusi, sistem sanitasi, hingga fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan program MBG. Gubernur dan wali kota tampak mengecek langsung standar kebersihan serta kesiapan operasional SPPG yang nantinya menjadi salah satu lokasi yang akan dikunjungi dalam agenda pemerintah pusat.
Gubernur mengatakan, kunjungan tersebut bukan hanya bagian dari persiapan agenda kunjungan pejabat pusat, tetapi juga untuk memastikan kualitas pelaksanaan program MBG di daerah berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Selain mempersiapkan, kami juga ingin mengontrol sejauh mana kesiapan SPPG ini. Jangan sampai nanti hanya sekadar peresmian, tetapi kualitas dan standarnya tidak terpenuhi,” ujarnya.
Gubernur mengimbau seluruh pengelola SPPG di Sultra agar mematuhi seluruh ketentuan dan standar operasional yang berlaku, mulai dari pengolahan makanan, sanitasi, hingga sistem distribusi.
“Saya ingin mengimbau kepada seluruh SPPG di Sulawesi Tenggara agar memenuhi standar yang ditentukan sehingga kualitas program ini tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memberi perhatian serius terhadap aspek pengawasan pelaksanaan MBG, terutama terkait sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah. Menurutnya, seluruh SPPG wajib memenuhi standar operasional, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kelengkapan izin lingkungan lainnya.
“Kami ingin semua SPPG sesuai SOP yang berlaku. Masalah SLHS, IPAL, dan dampak lingkungan harus segera dipenuhi karena ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkot Kendari telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan. Satgas tersebut terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, hingga instansi teknis lainnya yang bertugas memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG berjalan aman dan sesuai ketentuan.
Menurut Wali Kota Siska, pengawasan ketat diperlukan agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kesehatan dan lingkungan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
