KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menaruh perhatian serius terhadap kucuran dana APBN tahun 2026 sebesar Rp194 miliar. Anggaran fantastis yang dikhususkan untuk bantuan bibit di bumi Sultra tersebut justru memicu kekhawatiran dari pihak legislatif.
Kekhawatiran ini mencuat usai Komisi II menggelar rapat kerja bersama Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra. Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa program bantuan bibit kelapa, merica, lada, dan pala ini dinilai masih menyisakan banyak celah krusial.
Anggota Komisi II DPRD Sultra, Dr. Ardin, yang didampingi langsung oleh sang Ketua Komisi, Syahrul Said, mengungkapkan bahwa Dinas Perkebunan sendiri tampak kelimpahan tugas. Instansi tersebut mengaku kesulitan untuk memastikan titik-titik lokasi yang benar-benar tepat untuk menyalurkan bantuan bibit tersebut.
Lebih timpang lagi, legislator menemukan adanya ketidakseimbangan di lapangan. Alokasi jumlah bibit untuk beberapa jenis tanaman tercatat sangat besar di atas kertas, namun ketersediaan riil bibitnya justru tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kami khawatir, jangan sampai anggaran sebesar itu, di tengah upaya efisiensi, justru tidak bermanfaat dan terjadi pemborosan anggaran di Sulawesi Tenggara,” kata Ardin didampingi Komisi II DPRD Sultra, Syahrul Said, Selasa (30/6/2026).
Tak hanya persoalan data komoditas, Ardin juga menyoroti tumpulnya fungsi monitoring dari instansi terkait. Terbatasnya anggaran operasional untuk menjalankan verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta minimnya pengawasan langsung di lapangan dituding menjadi batu sandungan utama.
Berkaca dari karut-marut tersebut, Komisi II DPRD Sultra mendesak pihak-pihak terkait untuk segera merapatkan barisan melakukan evaluasi total dan koreksi massal. Langkah tegas ini dinilai mendesak agar anggaran ratusan miliar tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan malah menguap untuk pengadaan bibit yang tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra, Dr. Rusdin, tidak menampik adanya gelontoran dana jumbo dari pusat tersebut. Kendati demikian, Rusdin mengaku belum bisa membeberkan rincian detail pemanfaatan anggaran tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media.
