KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Melalui sistem ini, pencairan dana mulai dari penerbitan SPM hingga SP2D dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terhubung langsung antara pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Sebagai bentuk tindak lanjut, sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Seluruh BPD yang terlibat telah melewati uji coba sistem dan memenuhi kesiapan teknis sesuai standar dari Bank Indonesia.
Peluncuran SP2D Online ini disambut antusias para kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran yang hadir langsung dalam seremoni bersama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe.
Wali Kota Siska Karina Imran menilai sistem ini sebagai terobosan besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari siap mendukung integrasi SP2D Online melalui SIPD RI berbasis digital.
“Kehadiran SP2D Online akan memberi dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ucap Wali Kota yang hadir didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kendari, Farida Agustina.
Wali Kota menyatakan kesiapan teknis Pemkot Kendari dalam menerapkan sistem ini sejalan dengan transformasi digital yang tengah digaungkan.
REDAKSI
