KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Pengelolaan (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2026 diterpa isu miring pasca evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sultra, H. Poli, mengungkap adanya dugaan intervensi pihak luar atau pejabat bayangan yang mengacaukan mekanisme politik anggaran di Sultra.
Kritik tajam tersebut mencuat usai rapat tertutup antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sultra di Gedung DPRD, Sultra, Rabu (25/2/2026).
Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah distribusi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD 2026. Poli menilai, pengalokasian anggaran tersebut ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dilakukan secara sepihak oleh eksekutif tanpa koordinasi transparan dengan DPRD.
“Dengan politik anggaran hari ini, apa marwah DPRD? Distribusi BTT kepada semua OPD, DPRD satu sen pun tidak tahu dan tidak dilibatkan,” tegas Poli dengan nada kecewa.
Ia membantah jika absennya keterlibatan dewan disebabkan oleh kurangnya usulan dari legislatif. Sebaliknya, Poli menantang pihak eksekutif untuk membuka data pembahasan anggaran guna membuktikan proses yang sebenarnya terjadi.
Lebih jauh, Poli mengisyaratkan adanya dinamika internal parlemen yang dimanfaatkan oleh aktor luar. Ia menduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan di tengah situasi yang tidak kondusif di tubuh dewan.
“Kekerasan (sikap) kita itu dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan ini. Orang itu dari mana? Pikir sendiri lah, bayangan, bukan ‘Bayangan’,” sindirnya penuh teka-teki.
Ia pun mengingatkan rekan-rekannya di DPRD Sultra agar tetap solid dan tidak terjebak dalam permainan adu domba yang dapat merusak integritas lembaga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran Rp42 miliar tersebut telah dipetakan pada beberapa sektor strategis di antaranya, perhubungan Rp20 miliar untuk perbaikan infrastruktur pelabuhan (Torobulu, Amolengo, Baubau), Rp3,6 miliar pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin, Rp5 miliar pengembangan sekolah unggulan di Sultra, serta sektor lainnya yaitu air bersih di Soropia, agenda kunjungan Presiden, dan Koperasi Merah Putih.
Meski rincian alokasi anggaran telah dipaparkan, publik kini menunggu kejelasan mengenai prosedur distribusi dana tersebut. Polemik ini memicu keraguan terkait akuntabilitas pengelolaan dana darurat BTT yang seharusnya diperuntukkan bagi kondisi mendesak, bukan didistribusikan secara merata ke OPD tanpa pengawasan legislatif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPD Pemprov Sultra masih enggan memberikan komentar lebih detail usai rapat tertutup tersebut.
TIM REDAKSI
