KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menyoroti langkah PT Vale Indonesia dalam menangani dampak banjir di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Meski mengapresiasi bantuan pupuk yang diberikan kepada petani terdampak, bantuan tersebut bukanlah solusi substansial atas persoalan banjir yang melanda lahan pertanian.
“Bicara tentang banjir, solusinya bukan pupuk, meskipun itu ada dampaknya. Kami sarankan agar persawahan kita benar-benar dilindungi secara permanen,” kata Pelaksana tugas (Plt) Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Muh. Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra, Selasa (10/3/2026).
RDP tersebut digelar untuk menindaklanjuti aspirasi Pemuda Tani Indonesia Sultra terkait dugaan penyerobotan lahan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Vale.
Ancaman terhadap Program Gertaton dan LP2B
Taufik mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan sektor pertanian di Sultra. Saat ini, Pemprov Sultra tengah memacu Gerakan Satu Juta Ton (Gertaton) guna mengukuhkan posisi daerah sebagai lumbung pangan nasional. Namun, aktivitas pembukaan lahan di kawasan PT Vale terhadap aspek lingkungan di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi ganjalan serius.
Data menunjukkan bahwa luas LP2B di Kabupaten Kolaka terus mengalami penurunan. Taufik memperingatkan bahwa jika pola kerusakan lingkungan di Oko-Oko terus berulang, target produksi satu juta ton padi akan sulit tercapai.
“Kami sangat berkepentingan agar pihak mining mempertimbangkan lebih jauh lagi keberadaan lahan-lahan LP2B kita,” imbuhnya.
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra mencatat setidaknya 14 hektar sawah di Desa Oko-oko kini rutin terendam banjir. Fenomena ini dinilai berkorelasi langsung dengan meluasnya bukaan lahan di wilayah hulu yang merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).
Taufik menyebutkan bahwa para petani sebelumnya tidak pernah mengalami banjir separah ini sebelum adanya aktivitas pembukaan lahan di area atas. Ia pun mendesak PT Vale untuk tidak hanya fokus pada eksploitasi mineral, tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur air.
“Pasti kita meyakini, ketika bukaan itu semakin luas, kawasan yang mengalami rendaman juga semakin bertambah. Tolong PT Vale betul-betul memperhatikan daerah aliran sungai,” kata Taufik.
Taufik mendorong PT Vale untuk mengambil inisiatif memperbaiki saluran primer dan sekunder di sekitar area yang terdampak. Meskipun secara administratif kewenangan tersebut berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS), keterlibatan perusahaan dianggap krusial untuk melakukan updating saluran irigasi guna meredam dampak saat intensitas hujan tinggi.
TIM REDAKSI
