KENDARI, CORONGSULTRA.COM – PT Pelindo (Persero) Regional 4 Kendari menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pelabuhan yang lebih efisien dan modern. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan industri logistik yang menuntut tiga aspek utama yaitu efisiensi, kecepatan, dan keselamatan.
Sejak tahun 2018, Pelindo telah melakukan perombakan besar-besaran, terutama pada kegiatan bongkar muat yang kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga kerja manual dalam jumlah besar.
GM Pelindo Kendari, Herianto menjelaskan bahwa penggunaan alat mekanis modern telah memangkas birokrasi dan interaksi fisik di lapangan. Perubahan ini menyentuh hampir seluruh lini administratif, seperti tenaga kasir.
“Tenaga kasir kami sudah tidak ada lagi di cabang, baik untuk keuangan maupun operasional, karena semuanya sudah dilakukan secara online. Pengawasan pun kami lakukan melalui CCTV,” ungkap Herianto saat menghadiri rapat dengar pendapat DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (12/5/2026).
Selain administrasi, pengaturan kontainer kini menggunakan sistem barcode yang terintegrasi dengan alat di lapangan (RTG). Begitu kontainer masuk dan muncul barcode-nya, mobil langsung diarahkan ke blok mana akan diturunkan, dan itu sudah tercatat otomatis di alat lapangan.
Herianto mengungkapkan, dampak paling nyata dari modernisasi ini terlihat pada kecepatan layanan bongkar muat. Jika pada cara konvensional sering terjadi antrean hingga puluhan kapal di luar pelabuhan, kini pemandangan tersebut hampir tidak ditemukan lagi.
“Kalau dulu memang konvensional, kapal yang berlabuh itu banyak, bisa sampai 18 atau 20 kapal. Saat ini, hanya dalam waktu 18 jam kapal sudah rata, hampir tidak ada lagi kapal yang mengantre karena kita sudah menggunakan alat modern,” ungkapnya.
Terkait sinergi dengan pihak ketiga menyediakan tenaga kerja bongkar muat yang akan bekerja di Pelindo, Herianto menekankan posisinya sebagai operator yang patuh pada hukum. Selama sebuah organisasi atau koperasi tenaga kerja memiliki legalitas dan identitas yang diakui oleh pemerintah, pihaknya terbuka untuk bekerja sama sesuai aturan yang berlaku.
“Kami adalah operator yang hanya menerima kebijakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selama pemerintah menetapkan dan mengakui identitasnya, kami tidak ada alasan untuk menolak,” tutupnya.
TIM REDAKSI
