KENDARI, CORONGSULTRA.CO – Setelah dibahas selama tiga hari, akhirnya fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Gedung DPRD Sultra, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi DPRD yaitu Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PBB, serta PKS dan PKB menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi catatan untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depannya. Salah satu sorotan utama yang mencuat dari berbagai fraksi adalah perlunya optimalisasi aset milik pemerintah provinsi yang saat ini dinilai belum termanfaatkan dengan maksimal.
Selain menyoroti masalah aset, DPRD juga memberikan perhatian khusus pada efektivitas pelayanan publik di fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas.
Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT), DPRD meminta transparansi lebih lanjut dalam realisasi anggaran, terutama yang menyangkut penanganan bencana yang kerap terjadi di wilayah Sultra.
Ketua Pansus, Suwandi Andi, menyatakan bahwa tujuh fraksi di DPRD Provinsi sepakat menerima laporan tersebut.
“Alhamdulillah, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Provinsi terkait dengan pembahasan laporan keuangan, alhamdulillah semua fraksi menyatakan setuju untuk menerima,” ujar Suwandi.
Suwandi menambahkan, meskipun laporan pertanggungjawaban APBD diterima, terdapat sejumlah catatan penting dari para anggota fraksi. Salah satu poin utamanya adalah terkait utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang harus segera dibayarkan.
“Yang menjadi catatan penting adalah terkait utang ke pihak ketiga atau yang dibayarkan pada kegiatan-kegiatan, khususnya di Dinas Provinsi, ke DAK fisik, pembangunan SMA, yang totalnya kurang lebih 31 miliar,” jelasnya.
Selain masalah utang, beberapa isu strategis lain juga menjadi sorotan Pansus, di antaranya masalah infrastruktur jalan di Konsel dan Konawe, revisi rancangan peraturan daerah (Ranperda) RTRW, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Suwandi menegaskan, catatan-catatan tersebut akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya dan pendalaman di komisi masing-masing.
“Harapan kita, karena ini adalah Pansus yang merupakan perpanjangan tangan dari seluruh fraksi-fraksi dan komisi, maka sedapat mungkin pemerintah daerah memperhatikan beberapa rekomendasi yang kita berikan tadi,” tutup Suwandi.
TIM REDAKSI
