KENDARI, CORONGSULTRA.COM — Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tidak mengalokasikan anggaran hibah untuk Gerakan Pramuka dalam Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari DPRD Sultra. Kebijakan ini dinilai sebagai cermin buruk dari manajemen prioritas daerah.
Kritik tajam mengenai pengabaian regulasi ini dilayangkan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sultra dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, SE, saat rapat pembahasan Ranperda APBD-P TA 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sultra, Jumat (25/9/2026).
“Saya rasa Pramuka itu, Pak, memang wajib untuk dianggarkan tiap tahun. Kesalahan besar kalau Pramuka itu tidak dianggarkan, karena memang dia wajib, hibah wajib. Coba Bapak baca di aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Itu wajib, Pak, dianggarkan untuk hibah Pramuka, karena ini menunjang pendidikan karakter,” ujar Hasmawati.
Ia juga mengingatkan kembali instruksi yang sejalan dengan kebijakan nasional terkait penguatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
“Jadi tolong Pak Sekda, kalau bisa Pramuka juga dijadikan sebagai prioritas,” tambahnya.
Ironisnya, di tengah nihilnya anggaran Pramuka, Pemprov Sultra justru dengan mudah mengucurkan dana sebesar Rp8 miliar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV di Kota Kendari pada November 2026. Padahal, kebutuhan hibah Pramuka tergolong kecil, yakni berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per tahun.
Kondisi ini dinilai semakin memberatkan para pengurus dan kader di lapangan. Selama ini, kontingen Pramuka Sultra kerap dituntut untuk membawa nama harum daerah di kancah nasional tanpa sokongan finansial yang memadai dari pemerintah. Imbasnya, mereka seringkali harus menanggung beban operasional secara mandiri hingga berutang.
Padahal bulan Agustus kemarin, 651 kontingen anggota Pramuka asal Sultra mengikuti Jambore Nasional Gerakan Pramuka ke-XII berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Mereka datang atas nama Provinsi Sultra di ajang pertemuan akbar Pramuka se-Indonesia.
Kebijakan TAPD khususnya
Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra, turut mendapat kecaman keras dari Ketua Komisi IV DPRD Sultra dari Fraksi Partai Golkar, Andi Muhammad Saenuddin.
“Jabatan ini semua hanya sementara. Jangan sampai anak-anak Pramuka yang membawa nama besar Sulawesi Tenggara di tingkat nasional jadi korban, sampai harus pinjam uang dan tidak diganti,” tegasnya.
TIM REDAKSI
