Tanggapi Ranperda RPJMD Sultra, Fraksi Golkar Soroti Kemiskinan, Infrastruktur Hingga Mitigasi Bencana

KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (16/7/2025).

Fraksi Golkar menyatakan bahwa RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen format tetapi secara nyata tersinkronisasi dan konsistensi dengan RPJMN, dan rencana sektor lainnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra harus memastikan setiap program memiliki alokasi anggaran yang jelas dan realistis agar tercapai pembangunan daerah.

“Fraksi Golkar mengingatkan agar pendekatan pembangunan tidak semata berorientasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi memperkuat potensi lokal yang berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, pariwisata berbasis komunitas serta agroindustri ramah lingkungan,” kata Andi Muhammad Saenuddin, juru bicara Fraksi Golkar.

Saenuddin mengatakan, fraksi Golkar menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan utama Sultra. Untuk itu, program RPJMD harus lebih nyata, inovatif, dan berdampak langsung penurunan angka kemiskinan serta peningkatan lapangan kerja harus jadi indikator keberhasilan utama dalam implementasinya.

Sedangkan aspek infrastruktur dalam RPJMD, fraksi Golkar menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan Internet. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi pondasi penting peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan daya saing daerah.

“RPJMD harus lebih kongkrit menetapkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Fraksi Partai Golkar mengingatkan rencana pembangunan memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan pada bencana alam yang sering terjadi di daerah ini,” tuturnya.

Sebelum menutup pandangan fraksi Golkar, Ketua Komisi IV DPRD Sultra ini menyampaikan, dua rekomendasi strategis atas RPJMD Sultra. Pertama, Pemprov segera bentuk mekanisme evaluasi dan monitoring secara transparan dan akuntabel untuk pelaksanaan RPJMD.

Kedua, libatkan partisipasi masyarakat dan swasta secara intensif dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Tingkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk menjamin implementasi RPJMD efektif dan efisien.

REDAKSI